2017

Di terbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor40 Tahun 1999 SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Badan Hukum PT. SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Nomor AHU-008260.AH.01.30.Tahun 2023. NOTARIS Zulfahmy Yanuar Adam, S.H, M.Kn EMAIL REDAKSI newsskri@gmail.com PENDIRI Safril Koto, Akmal Hadi, PENANGGUNG JAWAB Safril PEMBINA Mayjen (Purn) Asril Amzah Tanjung. Kapten. (Purn) Eko. S. Hadi. Amd Alstein Nesar Manumpil Amirudin ZA,S.AG H.Alwin Sandi Muliawan Widjaja RUDI DEWAN PENASEHAT. Syafril, SH Drs H. Syakrowi zen SH. MH . Suardi.(ketua ,HPN.kota tangerang) Suardi.skb DEWAN KEROHANIAN H. gojali. PIMPINAN UMUM H.M Qemar Karim Direktur utama Januardi. PIMPINAN PERUSAHAAN Maya Sundari. Helmina Tampubolon(Wakil) PIMPINAN REDAKSI Safril koto Sandi Muliawan widjaja (wkl). WAKIl PIMRED Ali Supendi, S.H., Hari Stiawan S.I .Kom., PANESEHAT Hukum Ali Supendi, S.H Imas Hilatunnisyah,SH.MM.MSi Rudi Afriansa ,SH. LITBANG Afriliana REDAKTUR EXSKUTIF H Muhamad cen REDAKTUR PELAKSANA Ali Supendi, S.H SEKRETARIS Arsifah A,Asmi. BENDAHARA Fina Safriana Ismail Saputra EDITOR Imanuel Adven Anunut STAFF REDAKSI Hendri Deliya febriani Sophia Trisnawati Investigasi Randi candra Ardi Anan, SH. DEWAN REDAKSI Safril Koto Ali Supendi, SH Akmal Hadi Liputan Istana Presiden . Dahlia Febriyani KOORDINATOR LIPUTA Nurul, A MPR, DPR RI Irin kemas Eri Sunandar. Kejaksaan Agung Akmal Hadi. Ombudsman Budi k. DKI jakarta Sophia Trisnawati (Ka.korwil) Hermawan . Supriyadi. Jakarta Selatan Ahmad Fauzan ( kpl Biro). Soli AbdulRahman Sirojudin Jakarta barat Ikhwan Abadi Randi Candra Jakarta timur Yayan s Refnaldi Jakarta pusat Ikhwan Abadi Korwil Banten Samsul Bahri (kpl kowil) Wirson risman Indra joni . Biro kab/kota madya Bogor Hari. Arsifah KordinatorTangerang raya Rizwan Aidil ( kpl. Perwakilan). Boy Alexander Ramadhan Biro kota Tangerang Wisnu Wardana(kpl). Irin Kamas Andriyano Anugrah Rinaldi KABUPATEN TANGERANG Wisnu Wardana (kpl) Nuriyaman David Natanael Manik Sufriadi Sinaga TANGERANG SELATAN Dirman(kpl Biro) Sargono Propinsi Banten Syamsu Bahri ( kpl korwil) Hendri Eeng. Kabupaten Lebak Syamsul B. BIRO kota Bogor Jon BIRO PANDEGLANG Yusron (Kabiro) BIRO KARAWANG Jun junaidi ( kpl Biro) Ugi . BIRO KUNINGAN Nurhadi BIRO INDRAMAYU Afifuddin Jawa Barat Herdy Sijabat (kapowil). BIRO JAWA TIMUR Sofiyan Saful Bahi Biro malang kab/kota Ahmad Soleh Biro propinsi Lampung (Nedi) Korwil Sumsel. Birin Kabupaten Lahat ( Di cari ) Biro Riau kepulauan Edy (kpl Biro) Biro Batam Safarudin Sumbar Afrizon koto(ka korwil) Yusril koto BIRO SUMUT Toto. S Ulung s Korwil Bangka Belitung Zulkarnai Susilawati Roni Saputra Biro Palembang Di cari. Biro Jambi M. Naser Biro Riau Hermain Biro Pesisir Barat (Krui) yepta Rijaya Kalimantan Barat Hendrik Usman Perwakilan Maluku Utara Raymon Caniago kota Madya Manado Ismail Hamadi kabupaten Minahasa Alstein Nesar Manumpil (kpl Biro) Menahasa Tenggara Hanny krestofel Gumalang (ka.Biro). Minahasa Utara Rydel Gumalang.(ka.Biro). kabupaten Bolmong Dicari. (Kpl biro). Kabupaten Salayar (Dicari). Polda Sulut (Alstein Nesar N). KORWIL INDONESIA TIMUR Ismail Hamadi .(kepala Korwil). Biro Tidore Chika Citra lestari. Biro Ternate Ismit Mohtar Biro Papua & Papua Barat (..,cari..) PT keadilan rakyat Indonesia BRI 720701004536531 a/n Safril Bank BCA 8681 1266 43 a/n Maryatun Redaksi. Jln Ciujung Raya no 4 Rt 01/009 Kel Karawang kec Karawaci kota Tangerang Tata usaha. Komplek Palem Mutiara Blok C. 10 No. 66 Cengkareng Jakarta Pusat Tata usaha Daan Mogot raya no 5B Jakarta barat Telepon: 088973802372/ 0858315860 / 0821134676 /081367093927 pedoman Dewan Pers Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Redaksi halaman

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Jabodetabek

Penyelenggaraan Menyambut Tahun Baru Di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang

Jabodetabek |

Desember 31, 2017

Minggu, 31 Desember 2017 Desember 31, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-31T08:56:44Z

Jabodetabek

Kepala Terminal Kali Deres Melakukan Pengecekan Kesehatan Terhadap Supir Bus

Jabodetabek |

Desember 29, 2017

Jumat, 29 Desember 2017 Desember 29, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-30T00:13:41Z

Jabodetabek

Lika-liku Rapat Anggota Komisariat HMI Komisariat Cirendeu

Jabodetabek |

Desember 29, 2017

Desember 29, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-29T23:02:43Z

Jabodetabek

Satpol PP Tangsel : Peringatan Maulid Ajang Refleksi Diri

Jabodetabek |

Desember 28, 2017

Kamis, 28 Desember 2017 Desember 28, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-28T22:48:23Z

Jabodetabek Pendidikan

Sekolah Identik Ajak Siswa Kenali Lingkungan

Jabodetabek | Pendidikan |

Desember 28, 2017

Desember 28, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-28T17:04:54Z

Jabodetabek Nasional

Untuk Pengamanan Tahun Baru, Sandi Minta Dishub Dan Satpol PP Bantu Polisi

Jabodetabek | Nasional |

Desember 25, 2017

Senin, 25 Desember 2017 Desember 25, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-25T12:44:17Z

Jabodetabek Pendidikan

Mahasiswa Fakultas Hukum Unpam Berkunjung Ke Dirjen KI

Jabodetabek | Pendidikan |

Desember 19, 2017

Selasa, 19 Desember 2017 Desember 19, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-20T16:49:25Z

Daerah

H. Sakar Kembali kangkangi Niat baik DISDIKPORA Kabupaten Solok yang telah memfasilitasi penyelesaian masalah Pelarangan Kegiatan Mengaji

Daerah |

Desember 18, 2017

Senin, 18 Desember 2017 Desember 18, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-18T17:06:09Z

Jabodetabek

Secepatnya Perda Perlindungan Anak muncul di Pemda Kabupaten Tangerang.

Jabodetabek |

Desember 17, 2017

Minggu, 17 Desember 2017 Desember 17, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-17T14:51:38Z

Nasional

Presiden Undang Makan Siang Panglima TNI dan Kepala Staf di Istana Bogor

Nasional |

Desember 16, 2017

Sabtu, 16 Desember 2017 Desember 16, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-16T15:23:34Z

Daerah

DANREM 152/BABULLAH PIMPIN ZIARAH TMP SAMBUT HJK 2017

Daerah |

Desember 16, 2017

Desember 16, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-16T15:21:04Z

Daerah

KOREM 152 GELAR PUNCAK PERINGATAN HJK

Daerah |

Desember 16, 2017

Desember 16, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-16T15:18:33Z

Hukum Jabodetabek

Karyawan PT. Chingluh Indonesia Tidak Digaji, LBH Situmeang Mendampinginya

Hukum | Jabodetabek |

Desember 14, 2017

Kamis, 14 Desember 2017 Desember 14, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-14T13:50:47Z

Hukum Jabodetabek

LBH ICMI Nilai Keputusan AS Akui Yerusalem Ibukota Israel Langgar Hukum Internasional

Hukum | Jabodetabek |

Desember 11, 2017

Senin, 11 Desember 2017 Desember 11, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-11T09:51:21Z

Nasional

Presiden Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

Nasional |

Desember 09, 2017

Sabtu, 09 Desember 2017 Desember 09, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-09T12:57:21Z

Daerah Nasional

TOTALITAS SANG BABINSA DEMI MEMBANTU WARGA BINAANNYA

Daerah | Nasional |

Desember 09, 2017

Desember 09, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-09T12:57:21Z

Daerah Hukum

PENCURIAN MARAK JELANG NATAL, KAPOLRES HIMBAU WARGA WASPADA

Daerah | Hukum |

Desember 06, 2017

Rabu, 06 Desember 2017 Desember 06, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-06T16:39:50Z

Daerah

MANADO MASUK RANGKING 15 KOTA CERDAS.

Daerah |

Desember 06, 2017

Desember 06, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-06T16:32:44Z

Hukum Jabodetabek Pendidikan

LBH Situmeang Menggelar Dialog Publik yang bertemakan "ROAD MAP DP3A Kab.Tangerang 2017"

Hukum | Jabodetabek | Pendidikan |

Desember 05, 2017

Selasa, 05 Desember 2017 Desember 05, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-12-05T17:08:57Z

Jabodetabek Pendidikan

Bedah Buku Karya Tulis Bachtiar, S.H., M.H, Telah Suksess Dilaksanakan Permahi

Jabodetabek | Pendidikan |

November 26, 2017

Minggu, 26 November 2017 November 26, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-26T17:38:37Z

Hukum Jabodetabek

KSK Pamulang Membagikan 250 KTA Kepada Anggota Terpilih

Hukum | Jabodetabek |

November 26, 2017

November 26, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-26T16:21:25Z

Ekonomi Nasional

Bandara Silangit Diresmikan, Wisman ke Toba Makin Mudah

Ekonomi | Nasional |

November 24, 2017

Jumat, 24 November 2017 November 24, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-24T09:34:24Z

Hukum Jabodetabek

LBH Situmeang Menghadiri Tahlilan Almarhum Ana Yang Ke 40 Hari

Hukum | Jabodetabek |

November 23, 2017

Kamis, 23 November 2017 November 23, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-23T15:25:04Z

Daerah Hukum Jabodetabek

Diduga Kurang Konsentrasi, Warga Ciater Menabrak Truk Yang Sedang Berhenti

Daerah | Hukum | Jabodetabek |

November 22, 2017

Rabu, 22 November 2017 November 22, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-22T11:52:05Z

Daerah Olahraga

Pmbalap Sepeda Tercepat, Robert Muller, Tour de Singkarak Di Etape I TDS 2017

Daerah | Olahraga |

November 20, 2017

Senin, 20 November 2017 November 20, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-20T16:42:48Z

Daerah Hukum Jabodetabek

Waraga Di Cikupa Menelanjangi pasangan Diduga Mesum, Polisi: Mereka Tidak Mesum

Daerah | Hukum | Jabodetabek |

November 16, 2017

Kamis, 16 November 2017 November 16, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-16T16:46:36Z

Daerah Hukum Pendidikan

Viral, Vidio Menendang Siswanya, Guru Di Cisoka Diberhentikan

Daerah | Hukum | Pendidikan |

November 15, 2017

Rabu, 15 November 2017 November 15, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-15T08:53:45Z

Daerah Hukum Pendidikan

Mahasiswa Pertanyakan Kinerja Badan Penghubung Daerah Banten

Daerah | Hukum | Pendidikan |

November 15, 2017

November 15, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-15T07:14:00Z

Daerah Jabodetabek

Test Online Pemkot Tangsel Bikin Kecewa

Daerah | Jabodetabek |

November 14, 2017

Selasa, 14 November 2017 November 14, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-14T17:10:49Z

Daerah Hukum Jabodetabek

Heboh! Dua Pasangan Sejoli Mesum, Di Aniaya Warga, Polisi : Akan Menindak Tegas Paku Penganiayaan

Daerah | Hukum | Jabodetabek |

November 13, 2017

Senin, 13 November 2017 November 13, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-14T17:32:33Z

Daerah

Selamat Atas Dilantiknya Jalinus, S.,Pdi Pemimpin Harapan Nagari Batu Basa,T.Datar

Daerah |

November 13, 2017

November 13, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-13T16:56:32Z

Daerah Hukum Wisata

Pengunjung Pantai Sawarna, Hilang Terseret Ombak

Daerah | Hukum | Wisata |

November 11, 2017

Sabtu, 11 November 2017 November 11, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-11T19:52:52Z

Daerah

KOREM DAN JAJARAN GELAR UPACARA HARI PAHLAWAN

Daerah |

November 11, 2017

November 11, 2017 WIB 0 Views

Last Updated 2017-11-11T19:00:05Z

Pedoman Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.