Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Di terbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor40 Tahun 1999 SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Badan Hukum PT. SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Nomor AHU-008260.AH.01.30.Tahun 2023. NOTARIS Zulfahmy Yanuar Adam, S.H, M.Kn EMAIL REDAKSI newsskri@gmail.com PENDIRI Safril Koto, Akmal Hadi, PENANGGUNG JAWAB Safril PEMBINA Mayjen (Purn) Asril Amzah Tanjung. Kapten. (Purn) Eko. S. Hadi. Amd Alstein Nesar Manumpil Amirudin ZA,S.AG H.Alwin Sandi Muliawan Widjaja RUDI DEWAN PENASEHAT. Syafril, SH Drs H. Syakrowi zen SH. MH . Suardi.(ketua ,HPN.kota tangerang) Suardi.skb DEWAN KEROHANIAN H. gojali. PIMPINAN UMUM H.M Qemar Karim Direktur utama Januardi. PIMPINAN PERUSAHAAN Maya Sundari. Helmina Tampubolon(Wakil) PIMPINAN REDAKSI Safril koto Sandi Muliawan widjaja (wkl). WAKIl PIMRED Ali Supendi, S.H., Hari Stiawan S.I .Kom., PANESEHAT Hukum Ali Supendi, S.H Imas Hilatunnisyah,SH.MM.MSi Rudi Afriansa ,SH. LITBANG Afriliana REDAKTUR EXSKUTIF H Muhamad cen REDAKTUR PELAKSANA Ali Supendi, S.H SEKRETARIS Arsifah A,Asmi. BENDAHARA Fina Safriana Ismail Saputra EDITOR Imanuel Adven Anunut STAFF REDAKSI Hendri Deliya febriani Sophia Trisnawati Investigasi Randi candra Ardi Anan, SH. DEWAN REDAKSI Safril Koto Ali Supendi, SH Akmal Hadi Liputan Istana Presiden . Dahlia Febriyani KOORDINATOR LIPUTA Nurul, A MPR, DPR RI Irin kemas Eri Sunandar. Kejaksaan Agung Akmal Hadi. Ombudsman Budi k. DKI jakarta Sophia Trisnawati (Ka.korwil) Hermawan . Supriyadi. Jakarta Selatan Ahmad Fauzan ( kpl Biro). Soli AbdulRahman Sirojudin Jakarta barat Ikhwan Abadi Randi Candra Jakarta timur Yayan s Refnaldi Jakarta pusat Ikhwan Abadi Korwil Banten Samsul Bahri (kpl kowil) Wirson risman Indra joni . Biro kab/kota madya Bogor Hari. Arsifah KordinatorTangerang raya Rizwan Aidil ( kpl. Perwakilan). Boy Alexander Ramadhan Biro kota Tangerang Wisnu Wardana(kpl). Irin Kamas Andriyano Anugrah Rinaldi KABUPATEN TANGERANG Wisnu Wardana (kpl) Nuriyaman David Natanael Manik Sufriadi Sinaga TANGERANG SELATAN Dirman(kpl Biro) Sargono Propinsi Banten Syamsu Bahri ( kpl korwil) Hendri Eeng. Kabupaten Lebak Syamsul B. BIRO kota Bogor Jon BIRO PANDEGLANG Yusron (Kabiro) BIRO KARAWANG Jun junaidi ( kpl Biro) Ugi . BIRO KUNINGAN Nurhadi BIRO INDRAMAYU Afifuddin Jawa Barat Herdy Sijabat (kapowil). BIRO JAWA TIMUR Sofiyan Saful Bahi Biro malang kab/kota Ahmad Soleh Biro propinsi Lampung (Nedi) Korwil Sumsel. Birin Kabupaten Lahat ( Di cari ) Biro Riau kepulauan Edy (kpl Biro) Biro Batam Safarudin Sumbar Afrizon koto(ka korwil) Yusril koto BIRO SUMUT Toto. S Ulung s Korwil Bangka Belitung Zulkarnai Susilawati Roni Saputra Biro Palembang Di cari. Biro Jambi M. Naser Biro Riau Hermain Biro Pesisir Barat (Krui) yepta Rijaya Kalimantan Barat Hendrik Usman Perwakilan Maluku Utara Raymon Caniago kota Madya Manado Ismail Hamadi kabupaten Minahasa Alstein Nesar Manumpil (kpl Biro) Menahasa Tenggara Hanny krestofel Gumalang (ka.Biro). Minahasa Utara Rydel Gumalang.(ka.Biro). kabupaten Bolmong Dicari. (Kpl biro). Kabupaten Salayar (Dicari). Polda Sulut (Alstein Nesar N). KORWIL INDONESIA TIMUR Ismail Hamadi .(kepala Korwil). Biro Tidore Chika Citra lestari. Biro Ternate Ismit Mohtar Biro Papua & Papua Barat (..,cari..) PT keadilan rakyat Indonesia BRI 720701004536531 a/n Safril Bank BCA 8681 1266 43 a/n Maryatun Redaksi. Jln Ciujung Raya no 4 Rt 01/009 Kel Karawang kec Karawaci kota Tangerang Tata usaha. Komplek Palem Mutiara Blok C. 10 No. 66 Cengkareng Jakarta Pusat Tata usaha Daan Mogot raya no 5B Jakarta barat Telepon: 088973802372/ 0858315860 / 0821134676 /081367093927 pedoman Dewan Pers Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Redaksi halaman

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Nabire

Polri Evakuasi Dua Warga Palue Lewat Jalur Udara, Lansia Korban Reruntuhan dan Ibu Hamil

Nabire |

Agustus 20, 2026

Kamis, 20 Agustus 2026 Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-21T00:24:54Z

jakarta

Didukung 367 Ribu Warga, Polri Raih Juara III Karnaval Kemerdekaan HUT RI ke-81, Usung Tema Pesona Sulawesi Utara

jakarta |

Agustus 20, 2026

Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-21T00:17:52Z

jakarta

Menhub Dudy Tegaskan Pembenahan Menyeluruh Keselamatan Pelayaran

jakarta |

Agustus 20, 2026

Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-21T00:15:08Z

Jakarta

Pascagempa NTT, Kemenhub Optimalkan Transportasi Laut untuk Distribusi Bantuan Kemanusiaan

Jakarta |

Agustus 20, 2026

Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-21T00:12:18Z

jakarta

Bedah Film “Jihad Selfie”, Densus 88 Perkuat Peran Sekolah dan Keluarga Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar

jakarta |

Agustus 20, 2026

Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-20T10:42:09Z

Artikel Pilihan Lihat Selengkapnya

Jakarta

Dirjen Pajak Beri Penghargaan kepada Polda Metro Jaya atas Pengungkapan Sindikat Meterai Palsu

Jakarta |

Agustus 20, 2026

Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-20T10:36:08Z

Jakarta

Polri Ungkap Kasus Business Email Compromise, Kerugian Korban Capai USD 350 Ribu

Jakarta |

Agustus 20, 2026

Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-20T10:33:09Z

Jakarta

SMSI Tangsel Dorong Pemkot Terbuka Dalam Pengelolaan Anggaran

Jakarta |

Agustus 20, 2026

Agustus 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-20T09:34:12Z

Manado Sulawesi Utara

Pelabuhan Manado: Akses Konfirmasi Sulit Diperoleh, Sementara Kapal dari Tahuna Disidak Karantina dan Aparat

Manado Sulawesi Utara |

Agustus 19, 2026

Rabu, 19 Agustus 2026 Agustus 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-20T03:12:50Z

kab Tangerang

Heboh !, Rumah Mewah Anak Kades Mulyati Diduga Hasil KKN, Warga Desak Inspektorat Audit Dana Desa

kab Tangerang |

Agustus 19, 2026

Agustus 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T12:09:11Z

Jawa Barat

Kapal Kendaraan Terbesar yang Pernah Sandar di Patimban, Uji Sandar Dermaga Paket 5: Car Terminal Construction Berjalan Lancar

Jawa Barat |

Agustus 19, 2026

Agustus 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T10:12:34Z

kota Tangerang

DPRD Dorong Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Perkampungan

kota Tangerang |

Agustus 19, 2026

Agustus 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T08:30:37Z

Artikel Lainnya Lihat Selengkapnya

NTB

Polri Tanam Bawang Putih Serentak di 14 Polda, Potensi Panen Capai 2.795 Ton

NTB |

Agustus 19, 2026

Agustus 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T08:07:56Z

Jakarta

Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Pulau Flores

Jakarta |

Agustus 19, 2026

Agustus 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T06:01:28Z

puncak Papua

Upacara HUT ke-81 RI di Yahukimo Berlangsung Khidmat, Bupati Didimus Yahuli Pimpin Langsung

puncak Papua |

Agustus 18, 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 Agustus 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T02:44:05Z

jakarta

Penyampaian Aspirasi Berakhir Aman, Polisi Dalami Temuan Pisau dan Golok

jakarta |

Agustus 18, 2026

Agustus 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T02:40:52Z

puncak Papua

Pegunungan Bintang Gelar Upacara HUT ke-81 RI, 600 Peserta Ikuti Pengibaran di Oksibil

puncak Papua |

Agustus 18, 2026

Agustus 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-19T02:38:42Z

kota Tangerang

Saiful Milah di Bursa Ketua DPRD Kota Tangerang, Rekam Jejak Panjang dari Organisasi hingga Parlemen

kota Tangerang |

Agustus 18, 2026

Agustus 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-18T18:19:10Z

Jakarta

Panglima TNI Hadiri Karnaval Bersatu, Meriahkan Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Jakarta |

Agustus 18, 2026

Agustus 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-18T08:30:35Z

NTT

Astamaops Polri Cek Langsung Posko Pengungsi Gempa NTT, Siapkan Dukungan SAR hingga Layanan Medis

NTT |

Agustus 18, 2026

Agustus 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-18T06:57:40Z

Jakarta

Personel Polri Kembangkan Aplikasi Pengelolaan Kontinjensi Pengaduan Masyarakat Berbasis Realtime dan Quick Response

Jakarta |

Agustus 17, 2026

Senin, 17 Agustus 2026 Agustus 17, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-08-17T13:39:06Z

Redaksi

Pedoman Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.