Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Di terbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor40 Tahun 1999 SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Badan Hukum PT. SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Nomor AHU-008260.AH.01.30.Tahun 2023. NOTARIS Zulfahmy Yanuar Adam, S.H, M.Kn EMAIL REDAKSI newsskri@gmail.com PENDIRI Safril Koto, Akmal Hadi, PENANGGUNG JAWAB Safril PEMBINA Mayjen (Purn) Asril Amzah Tanjung. Kapten. (Purn) Eko. S. Hadi. Amd Alstein Nesar Manumpil Amirudin ZA,S.AG H.Alwin Sandi Muliawan Widjaja RUDI DEWAN PENASEHAT. Syafril, SH Drs H. Syakrowi zen SH. MH . Suardi.(ketua ,HPN.kota tangerang) Suardi.skb DEWAN KEROHANIAN H. gojali. PIMPINAN UMUM H.M Qemar Karim Direktur utama Januardi. PIMPINAN PERUSAHAAN Maya Sundari. Helmina Tampubolon(Wakil) PIMPINAN REDAKSI Safril koto Sandi Muliawan widjaja (wkl). WAKIl PIMRED Ali Supendi, S.H., Hari Stiawan S.I .Kom., PANESEHAT Hukum Ali Supendi, S.H Imas Hilatunnisyah,SH.MM.MSi Rudi Afriansa ,SH. LITBANG Afriliana REDAKTUR EXSKUTIF H Muhamad cen REDAKTUR PELAKSANA Ali Supendi, S.H SEKRETARIS Arsifah A,Asmi. BENDAHARA Fina Safriana Ismail Saputra EDITOR Imanuel Adven Anunut STAFF REDAKSI Hendri Deliya febriani Sophia Trisnawati Investigasi Randi candra Ardi Anan, SH. DEWAN REDAKSI Safril Koto Ali Supendi, SH Akmal Hadi Liputan Istana Presiden . Dahlia Febriyani KOORDINATOR LIPUTA Nurul, A MPR, DPR RI Irin kemas Eri Sunandar. Kejaksaan Agung Akmal Hadi. Ombudsman Budi k. DKI jakarta Sophia Trisnawati (Ka.korwil) Hermawan . Supriyadi. Jakarta Selatan Ahmad Fauzan ( kpl Biro). Soli AbdulRahman Sirojudin Jakarta barat Ikhwan Abadi Randi Candra Jakarta timur Yayan s Refnaldi Jakarta pusat Ikhwan Abadi Korwil Banten Samsul Bahri (kpl kowil) Wirson risman Indra joni . Biro kab/kota madya Bogor Hari. Arsifah KordinatorTangerang raya Rizwan Aidil ( kpl. Perwakilan). Boy Alexander Ramadhan Biro kota Tangerang Wisnu Wardana(kpl). Irin Kamas Andriyano Anugrah Rinaldi KABUPATEN TANGERANG Wisnu Wardana (kpl) Nuriyaman David Natanael Manik Sufriadi Sinaga TANGERANG SELATAN Dirman(kpl Biro) Sargono Propinsi Banten Syamsu Bahri ( kpl korwil) Hendri Eeng. Kabupaten Lebak Syamsul B. BIRO kota Bogor Jon BIRO PANDEGLANG Yusron (Kabiro) BIRO KARAWANG Jun junaidi ( kpl Biro) Ugi . BIRO KUNINGAN Nurhadi BIRO INDRAMAYU Afifuddin Jawa Barat Herdy Sijabat (kapowil). BIRO JAWA TIMUR Sofiyan Saful Bahi Biro malang kab/kota Ahmad Soleh Biro propinsi Lampung (Nedi) Korwil Sumsel. Birin Kabupaten Lahat ( Di cari ) Biro Riau kepulauan Edy (kpl Biro) Biro Batam Safarudin Sumbar Afrizon koto(ka korwil) Yusril koto BIRO SUMUT Toto. S Ulung s Korwil Bangka Belitung Zulkarnai Susilawati Roni Saputra Biro Palembang Di cari. Biro Jambi M. Naser Biro Riau Hermain Biro Pesisir Barat (Krui) yepta Rijaya Kalimantan Barat Hendrik Usman Perwakilan Maluku Utara Raymon Caniago kota Madya Manado Ismail Hamadi kabupaten Minahasa Alstein Nesar Manumpil (kpl Biro) Menahasa Tenggara Hanny krestofel Gumalang (ka.Biro). Minahasa Utara Rydel Gumalang.(ka.Biro). kabupaten Bolmong Dicari. (Kpl biro). Kabupaten Salayar (Dicari). Polda Sulut (Alstein Nesar N). KORWIL INDONESIA TIMUR Ismail Hamadi .(kepala Korwil). Biro Tidore Chika Citra lestari. Biro Ternate Ismit Mohtar Biro Papua & Papua Barat (..,cari..) PT keadilan rakyat Indonesia BRI 720701004536531 a/n Safril Bank BCA 8681 1266 43 a/n Maryatun Redaksi. Jln Ciujung Raya no 4 Rt 01/009 Kel Karawang kec Karawaci kota Tangerang Tata usaha. Komplek Palem Mutiara Blok C. 10 No. 66 Cengkareng Jakarta Pusat Tata usaha Daan Mogot raya no 5B Jakarta barat Telepon: 088973802372/ 0858315860 / 0821134676 /081367093927 pedoman Dewan Pers Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Redaksi halaman

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Cibaliung Banten

Kapolsek Cibaliung Membenarkan Warga Kampung Ciwangun Desa Sukajadi Kena Bacok Akibat Perkelahian

Cibaliung Banten |

Mei 24, 2026

Minggu, 24 Mei 2026 Mei 24, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-24T11:16:24Z

Jakarta

Jelang Puncak Haji, Wakapolri Perkuat Perlindungan Jemaah dengan Arab Saudi

Jakarta |

Mei 24, 2026

Mei 24, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-24T06:01:18Z

Kalimantan Barat

Bareskrim Polri Musnahkan Ribuan Kilogram Bawang Impor Ilegal dari Jalur Tikus Perbatasan Malaysia

Kalimantan Barat |

Mei 23, 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 Mei 23, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-24T02:01:47Z

Sulut

TIM KERJA SUMIATI MALIKI: KAMI GERAK DARI SEKARANG, TAK PERLU TUNGGU DILANTIK

Sulut |

Mei 23, 2026

Mei 23, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-24T01:04:17Z

Tangerang

Pembangunan Turab Makam Mede Tuai Kritik, Pengawas Lapangan Tak Pernah Terlihat

Tangerang |

Mei 23, 2026

Mei 23, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-24T00:01:04Z

Artikel Pilihan Lihat Selengkapnya

jakarta

Indonesia memperkuat posisi Industri penerbangan global melalui Peningkatan Kualitas Kumber daya Manua Berstandar internasional.

jakarta |

Mei 23, 2026

Mei 23, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-23T06:55:08Z

Jakarta

Jaga Jakarta Bersih dan Asri, Polda Metro Jaya Dorong Budaya Peduli Lingkungan

Jakarta |

Mei 23, 2026

Mei 23, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-23T06:48:56Z

Jawa Barat

Dugaan Keterlibatan Oknum di Nagreg Belum Terbukti Secara Hukum, Praktisi Hukum HERU SETIAWAN, S.H., M.H.Tuduhan Tampa Bukti Bisa Pitnah

Jawa Barat |

Mei 22, 2026

Jumat, 22 Mei 2026 Mei 22, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-23T02:13:08Z

Tangerang

Kemenhub Bersama AirNav Indonesia Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Kantor Pusat AirNav Indonesia Tangerang

Tangerang |

Mei 22, 2026

Mei 22, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-22T14:43:19Z

Tangerang

Cak Nawa Pasang Badan Bela Demokrat Dugaan Terseret Kader - Kadernya korupsi

Tangerang |

Mei 22, 2026

Mei 22, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-22T14:57:11Z

Kabupaten Tangerang

Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Berjalan Tanpa Papan Informasi, Diduga Proyek Siluman Dan Aspal Terlihat Tipis

Kabupaten Tangerang |

Mei 22, 2026

Mei 22, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-22T10:38:23Z

Jakarta

PT Palma Serasih Tbk Tetapkan Dividen dan Tegaskan Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan

Jakarta |

Mei 22, 2026

Mei 22, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-22T09:15:46Z

Artikel Lainnya Lihat Selengkapnya

Tangerang

Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan 2026 Kantor Desa Caringin kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

Tangerang |

Mei 21, 2026

Kamis, 21 Mei 2026 Mei 21, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-22T04:20:41Z

Tangerang

Proyek Pemasangan Udith Sesuai Spesifikasi, Warga Sambut Antusias, K3 Dijaga Ketat Dan Mengunakan Lantai Dasar Lean Concrete

Tangerang |

Mei 21, 2026

Mei 21, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-21T08:15:35Z

Hukum

Prihatin Kasus Pelecehan Anak di Merak, PH Muda Hizkia Raymond Minta Polres Cilegon Usut Tuntas

Hukum |

Mei 21, 2026

Mei 21, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-21T06:32:42Z

Kota Tangerang

Keluarga Tunjukkan Itikad Baik, Ayah Ken Ken Datangi Media dan Sampaikan Permintaan Maaf

Kota Tangerang |

Mei 20, 2026

Rabu, 20 Mei 2026 Mei 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-21T01:05:26Z

jakarta

Polda Metro Siapkan 14.237 Personel Gabungan Layani Penyampaian Pendapat Harkitnas

jakarta |

Mei 20, 2026

Mei 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-20T23:02:39Z

Jakarta

Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2026–2029.

Jakarta |

Mei 20, 2026

Mei 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-20T10:47:05Z

Sulut

Wakapolda Sulut Pimpin Upacara Harkitnas 2026, Tekankan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Generasi Muda

Sulut |

Mei 20, 2026

Mei 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-20T07:17:48Z

Tangerang

Pimpin Upacara Harkitnas ke-118, Kasrem 052/Wkr Tegaskan Komitmen Jaga Tunas Bangsa di Era Digital

Tangerang |

Mei 20, 2026

Mei 20, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-20T07:09:48Z

Sulut

Harumkan Nama Daerah, Tiga Personel Polda Sulut Raih Medali Perunggu di Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026

Sulut |

Mei 19, 2026

Selasa, 19 Mei 2026 Mei 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-19T11:32:28Z

Jakarta

Kapolri Buka Judo Cup: Tanamkan Nilai Sportivitas hingga Persiapkan SDM Tangguh

Jakarta |

Mei 19, 2026

Mei 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-19T07:50:27Z

Manado

Polda Sulut Gulung Jaringan Pengedar Sabu di Kota Manado, 4 Tersangka dan 180 Gram Sabu Diamankan

Manado |

Mei 19, 2026

Mei 19, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-19T07:51:26Z

Tangerang

Polisi Amankan Pria Ancam Gorok Leher Wartawan Di Mauk Kabupaten Tangerang

Tangerang |

Mei 18, 2026

Senin, 18 Mei 2026 Mei 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-18T15:53:11Z

kota Tangerang

Catut Nama Ketua PWI Kota Tangerang untuk Minta Uang ke Wali Kota, Oknum Mengaku Wartawan Diamankan

kota Tangerang |

Mei 18, 2026

Mei 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-18T13:59:25Z

Tangerang

Proyek Pemasangan Udith Kabupaten Tangerang Pekerjaan Sesuai Spesifikasi, Pengawasan Ketat dan Penerapan APD Jadi Prioritas

Tangerang |

Mei 18, 2026

Mei 18, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-18T12:09:10Z

Jawa Tengah

LavAni Transmedia Raih Gelar Juara SBY Cup 2026 Kalahkan Perumda Tirta Bhagasi di Magelang

Jawa Tengah |

Mei 17, 2026

Minggu, 17 Mei 2026 Mei 17, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-18T03:51:27Z

Bogor

Sambut HJB ke-544, Tirta Kahuripan Hadirkan Promo Spesial Sambungan Baru

Bogor |

Mei 17, 2026

Mei 17, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-18T03:20:04Z

Tangerang

Proyek Pemasangan Drainase Lanjutan Berjalan Sesuai Spesifikasi dengan Penerapan K3 yang Ketat

Tangerang |

Mei 17, 2026

Mei 17, 2026 WIB 0 Views

Last Updated 2026-05-17T15:06:47Z

Redaksi

Pedoman Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.