Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Tangerang

Gelar Rangkaian HUT RI ke 79, Kecamatan Cisauk Gelar Senam Sehat dan Santunan Anak Yatim

Kabupaten Tangerang,newsskri.com Gelar rangkaian HUT RI ke 79 tahun 2024, Kecamatan Cisauk adakan senam sehat cegah osteoporosis...

Selengkapnya

News SKRI - Sabtu, 10 Agustus 2024 Agustus 10, 2024

Surabaya

Peradi SAI Menggelar Rakernas V di Surabaya, Jawa Timur

Surabaya,newsskri.com Perhimpunan advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) kembali menyelenggarakan rangkaian acar...

Selengkapnya

News SKRI - Jumat, 09 Agustus 2024 Agustus 09, 2024

Tangerang

DPUPR Kota Tangerang Lakukan Penataan Kabel Udara

Kota Tangerang,newsskri.com Pemerintah Kota (Pemkot ) Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam ra...

Selengkapnya

News SKRI - Agustus 09, 2024

Jakarta

Laporan Pengacara Korban ke Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jakarta,newssk Dimas sebagai Pengacara mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia(KYRI) melaporkan keputusan Hakim membebaskan tersangka ...

Selengkapnya

News SKRI - Kamis, 08 Agustus 2024 Agustus 08, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Gelar Rangkaian HUT RI ke 79, Kecamatan Cisauk Gelar Senam Sehat dan Santunan Anak Yatim

Peradi SAI Menggelar Rakernas V di Surabaya, Jawa Timur

DPUPR Kota Tangerang Lakukan Penataan Kabel Udara

Laporan Pengacara Korban ke Komisi Yudisial Republik Indonesia

TerPopuler