Palu

Suara Keadilan Rakyat Indonesia: Palu

Palu

Grebek Narkoba di Tatanga Palu, Polisi Dilempari Batu

PALU,newsskri.com Penggrebekan pelaku peredaran gelap narkoba di Kecamatan Tatanga Kota Palu oleh Satnarkoba Polresta Palu, mend...

Selengkapnya

News SKRI - Rabu, 23 April 2025 April 23, 2025

Palu

Ditressiber Polda Sulteng Ungkap Sindikat Penipuan Trading Ivenstasi, 21 Pelaku Diringkus

PALU,newsskri.com 21 diduga pelaku sindikat penipuan trading investasi, berhasil dibekuk tim Direktorat Reserse Siber (Ditressib...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 20 Januari 2025 Januari 20, 2025

Palu

Awali Tahun Baru 2025, Kapolda Sulteng Beri Penghargaan ke Satker dan Personel Berprestasi

Palu, newsskri. com Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, memberikan piagam penghargaan kepada Sa...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 05 Januari 2025 Januari 05, 2025

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia: Palu

Grebek Narkoba di Tatanga Palu, Polisi Dilempari Batu

Ditressiber Polda Sulteng Ungkap Sindikat Penipuan Trading Ivenstasi, 21 Pelaku Diringkus

Awali Tahun Baru 2025, Kapolda Sulteng Beri Penghargaan ke Satker dan Personel Berprestasi

TerPopuler