Serang

Suara Keadilan Rakyat Indonesia: Serang

Serang

Media Online Dalam Kemitraan Program Pembangunan Perumahan Permukiman 2025 Menuju Banten Bagus

Serang,newsskri.com Temu Media bersama Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 27 Juli 2025 Juli 27, 2025

Serang

Soroti SPMB 2025, Ketua PWI Banten: Rancu Antara Domisili dan Prestasi

CILEGON,newsskri.com Menyikapi proses Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB 2025 di Provinsi Banten, membuat Ketua Persatuan Wartaw...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 23 Juni 2025 Juni 23, 2025

Serang

Sah, PAC Se-Kota Tangerang Calonkan Gatot Wibowo Jadi Walikota

SERANG-newssskri.com Pernyataan sikap dari para ketua dan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) P...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 07 Mei 2024 Mei 07, 2024

Serang

Ramadan 1444 H, Inflasi di Provinsi Banten Terkendali di Angka 4,17 Persen

Serang,newsskri.com Memasuki bulan Ramadan 1444 H/2023 M, angka inflasi di Provinsi Banten relatif terkendali bahkan masih di ba...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 03 April 2023 April 03, 2023

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia: Serang

Media Online Dalam Kemitraan Program Pembangunan Perumahan Permukiman 2025 Menuju Banten Bagus

Soroti SPMB 2025, Ketua PWI Banten: Rancu Antara Domisili dan Prestasi

Sah, PAC Se-Kota Tangerang Calonkan Gatot Wibowo Jadi Walikota

Ramadan 1444 H, Inflasi di Provinsi Banten Terkendali di Angka 4,17 Persen

TerPopuler