Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jakarta

H. Bahrain Kasuba, S.Pd., M.Pd Calon Bupati Halmahera Selatan periode 2024-2029

Jakarta,newsskri.com 4 Juni 2024 - H. Bahrain Kasuba, S.Pd., M.Pd sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan periode 2024-2029 dalam Pilkada H...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 04 Juni 2024 Juni 04, 2024

Bogor

Rapat Paripurna Istimewa Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dalam Rangka Hari Jadi Bogor ke-542

BOGOR,newsskri. Selain menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bogor yang di selenggarakan di gedung DPRD kabupaten Bo...

Selengkapnya

News SKRI - Juni 04, 2024

Jawa barat

HJB Ke-542, Ketua DPRD Rudy Susmanto Mengajak Untuk Bangun, Bergerak dan Bangkit

BOGOR,newsskri.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542,...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 03 Juni 2024 Juni 03, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

H. Bahrain Kasuba, S.Pd., M.Pd Calon Bupati Halmahera Selatan periode 2024-2029

Rapat Paripurna Istimewa Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dalam Rangka Hari Jadi Bogor ke-542

HJB Ke-542, Ketua DPRD Rudy Susmanto Mengajak Untuk Bangun, Bergerak dan Bangkit

TerPopuler