Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jawa barat

Polres Cirebon Kota Nobar Film “Sayap Sayap Patah 2”, Perkuat Empati dan Semangat Juang Anggota

Cirebon, skrinews. com Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mempererat solidaritas internal, jajaran Polres Cirebon Kota menggelar...

Selengkapnya

News SKRI - Rabu, 14 Mei 2025 Mei 14, 2025

kota tangerang.

Delapan Atlit IBCA - MMA di berangkatkan Diaspora kota tangerang Target Prestaai

. . . Kota tangerang-, skrinews. com Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangera...

Selengkapnya

News SKRI - Mei 14, 2025

sulut

Notaris Bank SulutGo: Kristianto Beberkan Dugaan Calo dan Pajak Akan Laporan OJK Kejaksaan RI Jakarta

Manado, newsskri.com. Kredit investasi Bank SulutGo pada tahun 2018, menyatakan bahwa honorarium jasa pengikatan kredit sebesar ...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 13 Mei 2025 Mei 13, 2025

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Polres Cirebon Kota Nobar Film “Sayap Sayap Patah 2”, Perkuat Empati dan Semangat Juang Anggota

Delapan Atlit IBCA - MMA di berangkatkan Diaspora kota tangerang Target Prestaai

Notaris Bank SulutGo: Kristianto Beberkan Dugaan Calo dan Pajak Akan Laporan OJK Kejaksaan RI Jakarta

TerPopuler