Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Palu

Awali Tahun Baru 2025, Kapolda Sulteng Beri Penghargaan ke Satker dan Personel Berprestasi

Palu, newsskri. com Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, memberikan piagam penghargaan kepada Sa...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 05 Januari 2025 Januari 05, 2025

Banten

Oknum Sekdes Pangawinan Inisial (JM) Diduga Menghindar, 8 JT Uang Milik Warga Lenyap

Serang, newsskri. com Beberapa bulan lalu Satuan Tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli) Provinsi Banten menetapkan Kepala Desa Pa...

Selengkapnya

News SKRI - Januari 05, 2025

sulut

Tutup Pendidikan Bintara Polri di SPN, Kapolda Sulut Lantik 218 Bripda

MANADO,newsskri.com Baru-baru ini pendidikan pembentukan bintara Polri gelombang II tahun anggaran 2024 di Sekolah Polisi Negara...

Selengkapnya

News SKRI - Januari 05, 2025

Jakarta

Polri Tegaskan Komitmen Penegakan Etika pada Kasus DWP 2024

JAKARTA, newsskri. com. Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) telah mengambil langkah tegas dalam penanganan ...

Selengkapnya

News SKRI - Januari 05, 2025

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Awali Tahun Baru 2025, Kapolda Sulteng Beri Penghargaan ke Satker dan Personel Berprestasi

Oknum Sekdes Pangawinan Inisial (JM) Diduga Menghindar, 8 JT Uang Milik Warga Lenyap

Tutup Pendidikan Bintara Polri di SPN, Kapolda Sulut Lantik 218 Bripda

Polri Tegaskan Komitmen Penegakan Etika pada Kasus DWP 2024

TerPopuler