Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Banten

Kasepuhan dan Masyarakat Adat Pertegas Dukung Tia Rahmania

LEBAk,newsskri.com Kasepuhan adat Citorek, Guradog, Pasir Suruh dan masyarakat Baduy kini makin mendukung penuh kemenangan Tia Rahmania, Cal...

Selengkapnya

News SKRI - Jumat, 14 Juni 2024 Juni 14, 2024

kab Bogor

Ketua DPRD BOGOR Jalan Tol Khusus Tambang Harus Menaikkan Ekonomi Parungpanjang

BOGOR,newsskri.com Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menegaskan pembangunan Jalan Tol Khusus Tambang di wilayah Barat sep...

Selengkapnya

News SKRI - Juni 14, 2024

Daerah

Jasa Raharja Raih Penghargaan Pengamanan Arus Mudik dan Arus Balik Operasi Ketupat 2024

Yogyakarta,newsskri.com Jasa Raharja berhasil meraih penghargaan atas kolaborasi aktifnya dalam pengamanan arus mudik dan arus ...

Selengkapnya

News SKRI - Juni 14, 2024

Daerah Politik

Jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panimbang Mendorong Pemilih Pemula Untuk Lakukan Rekaman e-KTP Sebelum berakhirnya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pandeglang, Newsskri.com. Pemungutan Suara pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) untuk memilih Bupati Wakil Bupati/Walikota dan Gubernur Wa...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 11 Juni 2024 Juni 11, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Kasepuhan dan Masyarakat Adat Pertegas Dukung Tia Rahmania

Ketua DPRD BOGOR Jalan Tol Khusus Tambang Harus Menaikkan Ekonomi Parungpanjang

Jasa Raharja Raih Penghargaan Pengamanan Arus Mudik dan Arus Balik Operasi Ketupat 2024

Jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panimbang Mendorong Pemilih Pemula Untuk Lakukan Rekaman e-KTP Sebelum berakhirnya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

TerPopuler