Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Daerah Hukum

Mulyadi, Kades Tugu Pandeglang Diduga Telah Melecahkan dan Merendahkan Harkat Martabat Wartawan

Pandeglang, newsskri.com - Mulyadi, kepala desa tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Banten diduga telah melecehkan dan merendahkan profe...

Selengkapnya

News SKRI - Sabtu, 11 November 2023 November 11, 2023

Jabodetabek

Dinas PUPR Kota Tangerang Melakukan Pembangunan 8 Jembatan

Kota Tangerang ,newsskri.com Saat ini Pemkot Tangerang melalui Dinas PUPR sekarang sedang giat melakukan pembangunan jembatan u...

Selengkapnya

News SKRI - November 11, 2023

Jabodetabek

Polsek Jatiuwung Diduga Petieskan Laporan Masyarakat Karena Sudah 11 Bulan Belum Ada Tersangka

Tangerang.newsskri.com Ada istilah hukum Tajam Kebawah dan Tumpul keatas, kasus Pencurian dan Pemberatan, laporan, Diana Oktav...

Selengkapnya

News SKRI - Jumat, 10 November 2023 November 10, 2023

Daerah

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Semangat Kepahlawanan Selalu Relevan Dalam Tata Kehidupan

Banten,newsskri.com Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, semangat kepahlawanan selalu relevan dalam tata kehidupan. ...

Selengkapnya

News SKRI - November 10, 2023

Daerah

Pemprov Sumsel dan Kabupaten/ Kota Serentak Tanda Tangani NPHD Dana Pilkada 2024 Rp 1 Trilyun Lebih

SUMSE,newsskri.com Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel secara resmi menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah...

Selengkapnya

News SKRI - November 10, 2023

Daerah

Jelang Berakhir Masa Jabatan Cik Ujang, Hari ini 18 Pejabat di Lantik

LAHAT,newsskri.com Jelang berakhir nya masa Jabatan Cik Ujang pada tanggal 9 Desember 2023, tinggal satu bulan lagi, Hari ini di...

Selengkapnya

News SKRI - November 10, 2023

Daerah

KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Denpasar,newsskri.com Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali mengenalkan fasilitas Golden Visa kep...

Selengkapnya

News SKRI - Kamis, 09 November 2023 November 09, 2023

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Mulyadi, Kades Tugu Pandeglang Diduga Telah Melecahkan dan Merendahkan Harkat Martabat Wartawan

Dinas PUPR Kota Tangerang Melakukan Pembangunan 8 Jembatan

Polsek Jatiuwung Diduga Petieskan Laporan Masyarakat Karena Sudah 11 Bulan Belum Ada Tersangka

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Semangat Kepahlawanan Selalu Relevan Dalam Tata Kehidupan

Pemprov Sumsel dan Kabupaten/ Kota Serentak Tanda Tangani NPHD Dana Pilkada 2024 Rp 1 Trilyun Lebih

Jelang Berakhir Masa Jabatan Cik Ujang, Hari ini 18 Pejabat di Lantik

KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

TerPopuler