Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

kabupaten Tangerang

Diduga Belum Kantongi PBG,Pengembang Perumahan Grand Madani 2 Sudah Jual Rumah

Tangerang, news skri. Com Kabupaten Tangerang,SKRI ,- Diduga belum kantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB, Pengemb...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 23 September 2024 September 23, 2024

Jakarta

Gubernur Heru Tegaskan Pemprov DKI Perkuat Komitmen Good Governance dan Anti-Korupsi

Jakarta, news skri. com Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri pameran kinerja Kejaksaan RI dengan tem...

Selengkapnya

News SKRI - September 23, 2024

Daerah

Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW: Momen Penuh Berkah dan Inspirasi

Sulut, nesskri. com. Masjid jami nur almuhajirin kalasey kecamatan mandolang kabupaten minahasa memperingati Maulid Nabi Muham...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 22 September 2024 September 22, 2024

Nasional

Michele Surjadi Pang Kembali Raih Medali Perunggu di PON XXI Aceh-Sumut

Medan,newsskri.com Atlit perenang kontingen Provinsi Banten pada PON XXI Aceh-Sumut,Michele Surjadi Pang raih Mendali Perunggu keduanya pada...

Selengkapnya

News SKRI - Kamis, 19 September 2024 September 19, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Diduga Belum Kantongi PBG,Pengembang Perumahan Grand Madani 2 Sudah Jual Rumah

Gubernur Heru Tegaskan Pemprov DKI Perkuat Komitmen Good Governance dan Anti-Korupsi

Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW: Momen Penuh Berkah dan Inspirasi

Michele Surjadi Pang Kembali Raih Medali Perunggu di PON XXI Aceh-Sumut

TerPopuler