Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jakarta

Launching Buku "Pilkada Di Tanah Papua"

Jakarta,newsskri.com Bertempat di Gedung Juang 45, jalan Menteng Raya kebon sirih No.31 Jakarta Pusat. jadi Saksi sebuah karya Sastra sang p...

Selengkapnya

News SKRI - Rabu, 31 Juli 2024 Juli 31, 2024

Tangerang

Kepsek SMKN 12 Kabupaten Tangerang Mencoba Menyuap Wartawan

TANGERANG.newsskri.com Pasca beredarnya kabar terkait dugaan penyelewengan Dana Bos yang dilakukan oknum kepala sekolah di seb...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 30 Juli 2024 Juli 30, 2024

Pj. Gubernur Heru Pelaksanaan APBD 2023, Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerahaccess

Jakarta ,newsskri.com Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fr...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 29 Juli 2024 Juli 29, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Launching Buku "Pilkada Di Tanah Papua"

Kepsek SMKN 12 Kabupaten Tangerang Mencoba Menyuap Wartawan

Pj. Gubernur Heru Pelaksanaan APBD 2023, Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerahaccess

TerPopuler