Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jakarta

Jasa Raharja Jakarta Timur Koordinasi Rutin Kasat Lantas Polres

Jakarta,newsskri.com Plt Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Jakarta Timur, Bapak Resha Amaldo H Sitompul bersama Mobile Service Pelayanan Jak...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 11 Juni 2024 Juni 11, 2024

Jakarta

Polri memberantas judi online di Tengah kehidupan masyarakat. Melalui UU Harkamtibmas

Jakarta,newsskri.com Mabes Polri memberikan asistensi dalam penyidikan kasus polisi wanita (polwan) Briptu Fadhilatun Nikmah me...

Selengkapnya

News SKRI - Juni 11, 2024

Daerah

PEDAGANG IKAN MINTA UANG NYA DILAPORKAN UUD ITE POLDA SULUT

Sulut,newsskri.com Dengan Berdasarkan laporan polisi Nomor.LP/B/161/lll/2024/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA tanggal 18 maret 2024 puk...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 09 Juni 2024 Juni 09, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jasa Raharja Jakarta Timur Koordinasi Rutin Kasat Lantas Polres

Polri memberantas judi online di Tengah kehidupan masyarakat. Melalui UU Harkamtibmas

PEDAGANG IKAN MINTA UANG NYA DILAPORKAN UUD ITE POLDA SULUT

TerPopuler