Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jakarta

(BTN) di Demontrasi Kelompok oleh Koalisi Anti Korupsi terkait Pelayanan

Jakarta,newsskri.com Demo Kelompok Anti Korupsi yang digelar di Jakarta, sesungguhnya tak perlu terjadi apabila pihak Bank Tabungan Negara (...

Selengkapnya

News SKRI - Rabu, 01 Mei 2024 Mei 01, 2024

Jakarta

Halal bihalal keluarga besar muslim Maluku penuh keakraban

Jakarta,newsskri.com Acara halal bihalal keluarga besar muslimmaluku dijakarta, sebagai perekat untuk sesama anak bangsa dan ba...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 30 April 2024 April 30, 2024

kab Tangerang

H.ISKANDAR MIRSAD,AK.MMSIAP MENCALONKANBUPATI KABUPATEN TANGERANG

Tangerang,newsskri.com Pilkada serentak pada tahun 2024 mulai ramai dan bermunculan di publik, khususnya Pilkada di Kabupaten Ta...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 29 April 2024 April 29, 2024

Medan

Ucapan Selamat Robby Simomora ketua DPW (Gemas) Provinsi Banten Halalbihalal di Sumut

Simalungun,newsskri.com Bar-baru ini Rapat Pimpinan 1 Dewan Pimpinan Pusat Satgas Inti Prabowo (SIP), Baru" ini di Hotel ...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 28 April 2024 April 28, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

(BTN) di Demontrasi Kelompok oleh Koalisi Anti Korupsi terkait Pelayanan

Halal bihalal keluarga besar muslim Maluku penuh keakraban

H.ISKANDAR MIRSAD,AK.MMSIAP MENCALONKANBUPATI KABUPATEN TANGERANG

Ucapan Selamat Robby Simomora ketua DPW (Gemas) Provinsi Banten Halalbihalal di Sumut

TerPopuler