Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jakarta

Organisasi kepemudaan Bermacam Agama menunggu Hasil Sidang Putusan (MK)

Jakarta,newsskri.com Segenap Organisasi Kepemudaan Lintas Iman, yang terdiri dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor, Pemuda Kato...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 21 April 2024 April 21, 2024

PERNYATAAN SIKAP DALAM SENGKETA PILPRES 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (F-PDR)

Jakarta,newsskri.com Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) meyakini hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih punya ...

Selengkapnya

News SKRI - Kamis, 18 April 2024 April 18, 2024

Jabodetabek

Pengosongan Pasar Kutabumi Tangerang Disebut Perbuatan Melawan Hukum

Tangerang,newsskri.com Kamarudin Simanjuntak angkat bicara terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang akan m...

Selengkapnya

News SKRI - April 18, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Organisasi kepemudaan Bermacam Agama menunggu Hasil Sidang Putusan (MK)

PERNYATAAN SIKAP DALAM SENGKETA PILPRES 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (F-PDR)

Pengosongan Pasar Kutabumi Tangerang Disebut Perbuatan Melawan Hukum

TerPopuler