Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

kota Tangerang

Turnamen Bola Voly Putri dalam Rangka HUT RI ke-80

kota Tangerang,newsskri. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, LPM Kelurahan Cibodasari didukung oleh Forum RW...

Selengkapnya

News SKRI - Minggu, 20 Juli 2025 Juli 20, 2025

kota Tangerang

Bersama Media, PT Rama Rasyah Peduli Yatim Dhuafa

Kota Tangerang,newsskri.com Dalam semangat kepedulian sosial dan mempererat tali silaturahmi, PT. Rama Rasyah Andreas Mutiara Au...

Selengkapnya

News SKRI - Jumat, 18 Juli 2025 Juli 18, 2025

kota Tangerang

Diduga Vendor Asthara Skyfont City Mepergunakan LPG 3 kg Bersubsidi untuk Las Pagar

Kota Tangerang,newsskri.com Dalam pengerjaan pagar Perumahan athara skifront City diduga mengunakan Gas Melon bersudsidi 3 Kg b...

Selengkapnya

News SKRI - Juli 18, 2025

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Turnamen Bola Voly Putri dalam Rangka HUT RI ke-80

Bersama Media, PT Rama Rasyah Peduli Yatim Dhuafa

Diduga Vendor Asthara Skyfont City Mepergunakan LPG 3 kg Bersubsidi untuk Las Pagar

TerPopuler