Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

kabupaten Tangerang

PR BESAR BAGI PEMPROV BANTEN, DPRD PROVINSI BANTEN

Tangerang,newsskri.com Tanpa terasa minggu ini akan memasuki musim penerimaan murid baru Tahun ajaran 2025/2026, dan berdasarkan PERMENDIKD...

Selengkapnya

News SKRI - Kamis, 12 Juni 2025 Juni 12, 2025

Kaltim

Pangdam VI/Mulawarman Buka Diklat Bela Negara CPNS IKN

Kaltim,newsskri.com Komando Daerah Militer VI/Mulawarman resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bela Negara bagi 576 Calo...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 10 Juni 2025 Juni 10, 2025

Ridho dan Ramadhan Sananta Bela Timnas Indonesia -Jepang ,Nobar Bersama Rektor

Jatim,newsskri.com Sebagai bentuk dukungan dan kebanggaan kepada Rizky Ridho dan Ramadhan Sananta mahasiswa Universitas Muhammad...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 09 Juni 2025 Juni 09, 2025

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

PR BESAR BAGI PEMPROV BANTEN, DPRD PROVINSI BANTEN

Pangdam VI/Mulawarman Buka Diklat Bela Negara CPNS IKN

Ridho dan Ramadhan Sananta Bela Timnas Indonesia -Jepang ,Nobar Bersama Rektor

TerPopuler