Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Jakarta

Oesman Sapta Odang (OSO) Buka (Rapimnas) II Tahun 2024 Partai Hanura

Jakarta,newsskri.com Partai Hanura mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Tahun 2024 untuk menghadapi Pilkada 2024. Ketua Umum Par...

Selengkapnya

News SKRI - Jumat, 07 Juni 2024 Juni 07, 2024

Jakarta

Jasa Raharja Sosialisasi Signal Kegiatan Program Pengajar Peduli Keselamatan Lalu-Lintas

Jakarta,newsskri.com Pada hari Rabu 5 Juni 2024 di aula lantai 4 Kantor PT Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta di laksanakan s...

Selengkapnya

News SKRI - Juni 07, 2024

Banten

LEMI KORBAN MODUS TENAGA KERJA LAPOR KE POLRES SERANG.

Serang,newsskri.com Merasa kesal Selalu Dijanjikan kerja Di PT Nikomas Gemilang ,Uang Rp 5,000,000 sebagai DP ,untuk bisa bekerj...

Selengkapnya

News SKRI - Juni 07, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Oesman Sapta Odang (OSO) Buka (Rapimnas) II Tahun 2024 Partai Hanura

Jasa Raharja Sosialisasi Signal Kegiatan Program Pengajar Peduli Keselamatan Lalu-Lintas

LEMI KORBAN MODUS TENAGA KERJA LAPOR KE POLRES SERANG.

TerPopuler