Indeks Berita | Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Sulawesi tenggara

Dengan Berkolaborasi Marwan Akase Beserta Wali murid SMAN 1 Begitu banyak meraih prestasi

Marwan Akase kepala sekolah SMAN 1 Watu Bangga kolaka, newsskri. com SMAN 1 Watu Bangga Didirikan tahun 1993 ber alamat di kecamat...

Selengkapnya

News SKRI - Rabu, 09 April 2025 April 09, 2025

Jakarta

Kembali Apresiasi Polri Soal Arus Mudik, Presiden: Polisi Paling Sering Dicaci Maki tapi Tetap Kerja Keras

Jakarta, newsskri. com Presiden RI Prabowo Subianto, kembali mengapresiasi kinerja kepolisian selama penyelenggaraan arus mudik ...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 08 April 2025 April 08, 2025

Jawa barat

Jelang Penutupan Operasi Ketupat 2025, Kakorlantas: 74 Persen Kendaraan Sudah Masuk Jakarta

KORLANTAS POLRI,newsskri.com Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho S.H, M.Hum menjelaskan update perkembangan arus ...

Selengkapnya

News SKRI - April 08, 2025

Jakarta

Cara Lapor Diri bagi Pendatang Baru di Jakarta Gak Perlu ke Dukcapil

Jakarta, newsskri. com Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pendatang baru dari daerah agar melapor diri kepada pen...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 07 April 2025 April 07, 2025

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia

Dengan Berkolaborasi Marwan Akase Beserta Wali murid SMAN 1 Begitu banyak meraih prestasi

Kembali Apresiasi Polri Soal Arus Mudik, Presiden: Polisi Paling Sering Dicaci Maki tapi Tetap Kerja Keras

Jelang Penutupan Operasi Ketupat 2025, Kakorlantas: 74 Persen Kendaraan Sudah Masuk Jakarta

Cara Lapor Diri bagi Pendatang Baru di Jakarta Gak Perlu ke Dukcapil

TerPopuler