Februari 2024

Di terbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor40 Tahun 1999 SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Badan Hukum PT. SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Nomor AHU-008260.AH.01.30.Tahun 2023. NOTARIS Zulfahmy Yanuar Adam, S.H, M.Kn EMAIL REDAKSI newsskri@gmail.com PENDIRI Safril Koto, Akmal Hadi, PENANGGUNG JAWAB Safril PEMBINA Mayjen (Purn) Asril Amzah Tanjung. Kapten. (Purn) Eko. S. Hadi. Amd Alstein Nesar Manumpil Amirudin ZA,S.AG H.Alwin Sandi Muliawan Widjaja RUDI DEWAN PENASEHAT. Syafril, SH Drs H. Syakrowi zen SH. MH . Suardi.(ketua ,HPN.kota tangerang) Suardi.skb DEWAN KEROHANIAN H. gojali. PIMPINAN UMUM H.M Qemar Karim Direktur utama Januardi. PIMPINAN PERUSAHAAN Maya Sundari. Helmina Tampubolon(Wakil) PIMPINAN REDAKSI Safril koto Sandi Muliawan widjaja (wkl). WAKIl PIMRED Ali Supendi, S.H., Hari Stiawan S.I .Kom., PANESEHAT Hukum Ali Supendi, S.H Imas Hilatunnisyah,SH.MM.MSi Rudi Afriansa ,SH. LITBANG Afriliana REDAKTUR EXSKUTIF H Muhamad cen REDAKTUR PELAKSANA Ali Supendi, S.H SEKRETARIS Arsifah A,Asmi. BENDAHARA Fina Safriana Ismail Saputra EDITOR Imanuel Adven Anunut STAFF REDAKSI Hendri Deliya febriani Sophia Trisnawati Investigasi Randi candra Ardi Anan, SH. DEWAN REDAKSI Safril Koto Ali Supendi, SH Akmal Hadi Liputan Istana Presiden . Dahlia Febriyani KOORDINATOR LIPUTA Nurul, A MPR, DPR RI Irin kemas Eri Sunandar. Kejaksaan Agung Akmal Hadi. Ombudsman Budi k. DKI jakarta Sophia Trisnawati (Ka.korwil) Hermawan . Supriyadi. Jakarta Selatan Ahmad Fauzan ( kpl Biro). Soli AbdulRahman Sirojudin Jakarta barat Ikhwan Abadi Randi Candra Jakarta timur Yayan s Refnaldi Jakarta pusat Ikhwan Abadi Korwil Banten Samsul Bahri (kpl kowil) Wirson risman Indra joni . Biro kab/kota madya Bogor Hari. Arsifah KordinatorTangerang raya Rizwan Aidil ( kpl. Perwakilan). Boy Alexander Ramadhan Biro kota Tangerang Wisnu Wardana(kpl). Irin Kamas Andriyano Anugrah Rinaldi KABUPATEN TANGERANG Wisnu Wardana (kpl) Nuriyaman David Natanael Manik Sufriadi Sinaga TANGERANG SELATAN Dirman(kpl Biro) Sargono Propinsi Banten Syamsu Bahri ( kpl korwil) Hendri Eeng. Kabupaten Lebak Syamsul B. BIRO kota Bogor Jon BIRO PANDEGLANG Yusron (Kabiro) BIRO KARAWANG Jun junaidi ( kpl Biro) Ugi . BIRO KUNINGAN Nurhadi BIRO INDRAMAYU Afifuddin Jawa Barat Herdy Sijabat (kapowil). BIRO JAWA TIMUR Sofiyan Saful Bahi Biro malang kab/kota Ahmad Soleh Biro propinsi Lampung (Nedi) Korwil Sumsel. Birin Kabupaten Lahat ( Di cari ) Biro Riau kepulauan Edy (kpl Biro) Biro Batam Safarudin Sumbar Afrizon koto(ka korwil) Yusril koto BIRO SUMUT Toto. S Ulung s Korwil Bangka Belitung Zulkarnai Susilawati Roni Saputra Biro Palembang Di cari. Biro Jambi M. Naser Biro Riau Hermain Biro Pesisir Barat (Krui) yepta Rijaya Kalimantan Barat Hendrik Usman Perwakilan Maluku Utara Raymon Caniago kota Madya Manado Ismail Hamadi kabupaten Minahasa Alstein Nesar Manumpil (kpl Biro) Menahasa Tenggara Hanny krestofel Gumalang (ka.Biro). Minahasa Utara Rydel Gumalang.(ka.Biro). kabupaten Bolmong Dicari. (Kpl biro). Kabupaten Salayar (Dicari). Polda Sulut (Alstein Nesar N). KORWIL INDONESIA TIMUR Ismail Hamadi .(kepala Korwil). Biro Tidore Chika Citra lestari. Biro Ternate Ismit Mohtar Biro Papua & Papua Barat (..,cari..) PT keadilan rakyat Indonesia BRI 720701004536531 a/n Safril Bank BCA 8681 1266 43 a/n Maryatun Redaksi. Jln Ciujung Raya no 4 Rt 01/009 Kel Karawang kec Karawaci kota Tangerang Tata usaha. Komplek Palem Mutiara Blok C. 10 No. 66 Cengkareng Jakarta Pusat Tata usaha Daan Mogot raya no 5B Jakarta barat Telepon: 088973802372/ 0858315860 / 0821134676 /081367093927 pedoman Dewan Pers Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Redaksi halaman

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Jakarta

Komentar Soal Pemilu 2024, PPHI: Gugat ke MK dan Gulirkan Hak Angket

Jakarta |

Februari 28, 2024

Rabu, 28 Februari 2024 Februari 28, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-28T11:34:58Z

Jakarta

Silaturahmi ke Kediaman Wapres RI, Menteri ATR/Kepala BPN Dapat Nasihat Soal Pertanahan dan Tata Ruang

Jakarta |

Februari 24, 2024

Sabtu, 24 Februari 2024 Februari 24, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-24T23:29:24Z

Banten

Kelurahan Bendungan Gelar STQ Ke 5 Untuk Tingkat Kualitas SDM & Qur'ani

Banten |

Februari 21, 2024

Rabu, 21 Februari 2024 Februari 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-22T02:21:17Z

Jakarta

Presiden Joko Widodo Lantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN

Jakarta |

Februari 21, 2024

Februari 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-22T02:18:08Z

Jakarta

Ketum SMSI Firdaus, “Kami Menerima Peraturan Presiden

Jakarta |

Februari 20, 2024

Selasa, 20 Februari 2024 Februari 20, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-21T06:11:31Z

Jakarta

Puncak HPN 2024, Presiden Jokowi: Belanja Iklan Pemerintah ke Insan Pers Ditingkatkan

Jakarta |

Februari 20, 2024

Februari 20, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-20T18:04:53Z

Jabodetabek

Pj.Walikota Tangerang Melepas Delegasi PWI dan SMSI

Jabodetabek |

Februari 19, 2024

Senin, 19 Februari 2024 Februari 19, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-19T08:12:04Z

Nasional

HARI PERS NASIONAL 2024: SILATURAHMI WARTAWATI PWI PERTAMA DI INDONESIA

Nasional |

Februari 18, 2024

Minggu, 18 Februari 2024 Februari 18, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-18T19:12:57Z

Daerah

Partai PAN Kans Meraih Satu Kursi Dari Dapil 5 Minahasa

Daerah |

Februari 17, 2024

Sabtu, 17 Februari 2024 Februari 17, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-18T05:40:16Z

Plt Ketua PWI Kota Tangerang Ajak Anggota Membangun Organisasi Yang Solid

Februari 16, 2024

Jumat, 16 Februari 2024 Februari 16, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-16T10:31:54Z

Jakarta

Pemungutan suara di "TPS 71" Pet Utara berjalan dengan lancar

Jakarta |

Februari 14, 2024

Rabu, 14 Februari 2024 Februari 14, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-14T09:58:36Z

Jabodetabek

98,6% Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 Triliun

Jabodetabek |

Februari 14, 2024

Februari 14, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-14T09:52:34Z

Daerah

MENTERI ATR/BPN . HADI TJAHJANTO , SERAHKAN SERTIPIKAT PTSL

Daerah |

Februari 13, 2024

Selasa, 13 Februari 2024 Februari 13, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-13T15:54:25Z

Jabodetabek

Asep Fadhlan, S.E (10) Caleg Muda dan Bersahabat, Layak Dipilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor 2024 dari PPP

Jabodetabek |

Februari 10, 2024

Sabtu, 10 Februari 2024 Februari 10, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-10T13:19:11Z

Jabodetabek

Pesta Bahagia Ngubek Kulah di Cibinong Untuk Ganjar - Mahfud Md Presiden 2024

Jabodetabek |

Februari 10, 2024

Februari 10, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-10T13:16:44Z

kota Tangerang

Momen HPN 2024,Kapolres Zain Dwi Nugroha Berikan Surprise Karangan Bunga Untuk PWI Kota Tangerang

kota Tangerang |

Februari 09, 2024

Jumat, 09 Februari 2024 Februari 09, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-10T04:31:05Z

Tangerang

HPN ke-78, PWI Kabupaten Tangerang Gelar Santunan dan Tasyakuran

Tangerang |

Februari 09, 2024

Februari 09, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-10T04:24:33Z

kota Tangerang

Pj.Walikota Tangerang Menghadiri Acara HPN di Sekretariat PWI

kota Tangerang |

Februari 09, 2024

Februari 09, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-09T11:33:07Z

Daerah

Himbauan Untuk Penyelenggara dan Peserta Pemilu

Daerah |

Februari 08, 2024

Kamis, 08 Februari 2024 Februari 08, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-08T13:56:01Z

Daerah

Balai pekon Way Suluh Menyalurkan Pangan Beras Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Daerah |

Februari 08, 2024

Februari 08, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-08T09:39:37Z

Daerah

Semangat SJI Membara, Setelah Dibuka Menteri Pendidikan Sekolah Jurnalis

Daerah |

Februari 07, 2024

Rabu, 07 Februari 2024 Februari 07, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-08T01:00:04Z

Daerah

Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Daerah |

Februari 07, 2024

Februari 07, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-08T00:49:57Z

Lampung

2 Pelaku Pencurian Pompa Air Berhasil Diamankan Team Tekab 308 Presisi Polsek Pesisir Tengah

Lampung |

Februari 06, 2024

Selasa, 06 Februari 2024 Februari 06, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-07T00:47:33Z

Jakarta

Menteri ATR/BPN Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan Perikanan Agraria/Pertanahan Tata Ruang

Jakarta |

Februari 05, 2024

Senin, 05 Februari 2024 Februari 05, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-06T00:59:32Z

kota Tangerang

Pengukuhan Pelantikan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Kota Tangerang Masa Bakti 2023-2028

kota Tangerang |

Februari 05, 2024

Februari 05, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-05T13:55:23Z

kota Tangerang

Menghadapi Pemilu Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Menggelar Apel Siaga Adhyaksa

kota Tangerang |

Februari 04, 2024

Minggu, 04 Februari 2024 Februari 04, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-05T06:01:29Z

kota Tangerang

Pesta Rakyat dan Seman Gemoy Prabowo-Gibran Digelar di 13 Kecamatan Kota Tangerang

kota Tangerang |

Februari 04, 2024

Februari 04, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-04T17:21:46Z

Lampung

Mahasiswa KKN Unila Bersama Masyarakat Desa Hurun Lakukan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga.

Lampung |

Februari 03, 2024

Sabtu, 03 Februari 2024 Februari 03, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-03T18:12:46Z

Tangerang

3000 Sertipikat Tanah untuk Rakyat akan Diserahkan Presiden RI kepada Masyarakat Kabupaten Bandung

Tangerang |

Februari 03, 2024

Februari 03, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-03T17:35:53Z

Tangerang

Ikawati ATR/BPN Banten Bersama LaDaRa Gelar Roadshow Bazar Nusantara, 4-6 Februari 2024.

Tangerang |

Februari 02, 2024

Jumat, 02 Februari 2024 Februari 02, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-03T04:07:15Z

Tangerang

Kramat Bencongan Harus di Jaga Lestari kan untuk Orang Banyak

Tangerang |

Februari 02, 2024

Februari 02, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-02-03T00:20:22Z

Pedoman Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.