2024

Di terbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor40 Tahun 1999 SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Badan Hukum PT. SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Nomor AHU-008260.AH.01.30.Tahun 2023. NOTARIS Zulfahmy Yanuar Adam, S.H, M.Kn EMAIL REDAKSI newsskri@gmail.com PENDIRI Safril Koto, Akmal Hadi, PENANGGUNG JAWAB Safril PEMBINA Mayjen (Purn) Asril Amzah Tanjung. Kapten. (Purn) Eko. S. Hadi. Amd Alstein Nesar Manumpil Amirudin ZA,S.AG H.Alwin Sandi Muliawan Widjaja RUDI DEWAN PENASEHAT. Syafril, SH Drs H. Syakrowi zen SH. MH . Suardi.(ketua ,HPN.kota tangerang) Suardi.skb DEWAN KEROHANIAN H. gojali. PIMPINAN UMUM H.M Qemar Karim Direktur utama Januardi. PIMPINAN PERUSAHAAN Maya Sundari. Helmina Tampubolon(Wakil) PIMPINAN REDAKSI Safril koto Sandi Muliawan widjaja (wkl). WAKIl PIMRED Ali Supendi, S.H., Hari Stiawan S.I .Kom., PANESEHAT Hukum Ali Supendi, S.H Imas Hilatunnisyah,SH.MM.MSi Rudi Afriansa ,SH. LITBANG Afriliana REDAKTUR EXSKUTIF H Muhamad cen REDAKTUR PELAKSANA Ali Supendi, S.H SEKRETARIS Arsifah A,Asmi. BENDAHARA Fina Safriana Ismail Saputra EDITOR Imanuel Adven Anunut STAFF REDAKSI Hendri Deliya febriani Sophia Trisnawati Investigasi Randi candra Ardi Anan, SH. DEWAN REDAKSI Safril Koto Ali Supendi, SH Akmal Hadi Liputan Istana Presiden . Dahlia Febriyani KOORDINATOR LIPUTA Nurul, A MPR, DPR RI Irin kemas Eri Sunandar. Kejaksaan Agung Akmal Hadi. Ombudsman Budi k. DKI jakarta Sophia Trisnawati (Ka.korwil) Hermawan . Supriyadi. Jakarta Selatan Ahmad Fauzan ( kpl Biro). Soli AbdulRahman Sirojudin Jakarta barat Ikhwan Abadi Randi Candra Jakarta timur Yayan s Refnaldi Jakarta pusat Ikhwan Abadi Korwil Banten Samsul Bahri (kpl kowil) Wirson risman Indra joni . Biro kab/kota madya Bogor Hari. Arsifah KordinatorTangerang raya Rizwan Aidil ( kpl. Perwakilan). Boy Alexander Ramadhan Biro kota Tangerang Wisnu Wardana(kpl). Irin Kamas Andriyano Anugrah Rinaldi KABUPATEN TANGERANG Wisnu Wardana (kpl) Nuriyaman David Natanael Manik Sufriadi Sinaga TANGERANG SELATAN Dirman(kpl Biro) Sargono Propinsi Banten Syamsu Bahri ( kpl korwil) Hendri Eeng. Kabupaten Lebak Syamsul B. BIRO kota Bogor Jon BIRO PANDEGLANG Yusron (Kabiro) BIRO KARAWANG Jun junaidi ( kpl Biro) Ugi . BIRO KUNINGAN Nurhadi BIRO INDRAMAYU Afifuddin Jawa Barat Herdy Sijabat (kapowil). BIRO JAWA TIMUR Sofiyan Saful Bahi Biro malang kab/kota Ahmad Soleh Biro propinsi Lampung (Nedi) Korwil Sumsel. Birin Kabupaten Lahat ( Di cari ) Biro Riau kepulauan Edy (kpl Biro) Biro Batam Safarudin Sumbar Afrizon koto(ka korwil) Yusril koto BIRO SUMUT Toto. S Ulung s Korwil Bangka Belitung Zulkarnai Susilawati Roni Saputra Biro Palembang Di cari. Biro Jambi M. Naser Biro Riau Hermain Biro Pesisir Barat (Krui) yepta Rijaya Kalimantan Barat Hendrik Usman Perwakilan Maluku Utara Raymon Caniago kota Madya Manado Ismail Hamadi kabupaten Minahasa Alstein Nesar Manumpil (kpl Biro) Menahasa Tenggara Hanny krestofel Gumalang (ka.Biro). Minahasa Utara Rydel Gumalang.(ka.Biro). kabupaten Bolmong Dicari. (Kpl biro). Kabupaten Salayar (Dicari). Polda Sulut (Alstein Nesar N). KORWIL INDONESIA TIMUR Ismail Hamadi .(kepala Korwil). Biro Tidore Chika Citra lestari. Biro Ternate Ismit Mohtar Biro Papua & Papua Barat (..,cari..) PT keadilan rakyat Indonesia BRI 720701004536531 a/n Safril Bank BCA 8681 1266 43 a/n Maryatun Redaksi. Jln Ciujung Raya no 4 Rt 01/009 Kel Karawang kec Karawaci kota Tangerang Tata usaha. Komplek Palem Mutiara Blok C. 10 No. 66 Cengkareng Jakarta Pusat Tata usaha Daan Mogot raya no 5B Jakarta barat Telepon: 088973802372/ 0858315860 / 0821134676 /081367093927 pedoman Dewan Pers Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Redaksi halaman

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Jakarta

Bertemu Menteri Kesehatan, APKSI Menyampaika : Pekerja Kesehatan Harus Naik Kelas dan Masalah Non-ASN Harus Tuntas!

Jakarta |

Desember 31, 2024

Selasa, 31 Desember 2024 Desember 31, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-31T15:44:49Z

kota Tangerang

Danramil 02/Btc Distribusikan Dukungan Kaporlap dari Bapak Kasad Kepada Babinsa

kota Tangerang |

Desember 31, 2024

Desember 31, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-31T15:13:43Z

Jakarta

Polri : Update Situasi Operasi Lilin 2024 Hari ke Delapan

Jakarta |

Desember 29, 2024

Minggu, 29 Desember 2024 Desember 29, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-29T22:44:41Z

kota Tangerang

Pemilihan ketua RW 012 kelurahan Tanah Tinggi di Menangkan Ahmad Zaeni Dengan suara 164 Total 526

kota Tangerang |

Desember 29, 2024

Desember 29, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-29T11:32:44Z

kota Tangerang

Ketua DPC Kota Tangerang BPPKB Serahkan SK Mandat Ketua DPAC Jatiuwung BPPKB Banten, Berjalan Lancar

kota Tangerang |

Desember 28, 2024

Sabtu, 28 Desember 2024 Desember 28, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-29T06:41:55Z

Jakarta

Taruna Akpol Angkatan 59 Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu di YPI DSC Al-Futuwwah

Jakarta |

Desember 28, 2024

Desember 28, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-28T23:17:40Z

Jakarta

Yuk, Manfaatkan Transportasi Umum Rp 1 Mulai 31 Desember-1 Januari

Jakarta |

Desember 28, 2024

Desember 28, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-28T23:02:10Z

Jakarta

MasyarakatKomisi III DPR RI Sebut Polri Institusi Paling Responsif Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat

Jakarta |

Desember 28, 2024

Desember 28, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-28T09:43:32Z

Makasar

Poltekpar Makassar Aktif Dukung Destinasi di Gowa Sulsel Siap Sambut Libur Nataru

Makasar |

Desember 28, 2024

Desember 28, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-28T07:29:57Z

Daerah

Polsek Tombulu Gelar “Jumat Bacirita” di Desa Tombuluan

Daerah |

Desember 27, 2024

Jumat, 27 Desember 2024 Desember 27, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-28T01:55:35Z

Jakarta

Aa Gym Bakal Isi Tausiyah Muhasabah Sambut Tahun Baru di Silang Barat Monas

Jakarta |

Desember 27, 2024

Desember 27, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-28T01:18:02Z

Jakarta

Polri : Update Situasi Ops Lilin 2024 Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024-2025

Jakarta |

Desember 25, 2024

Rabu, 25 Desember 2024 Desember 25, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-26T01:04:34Z

Jakarta

KPK Tetapkan Tersangka Baru terkait Suap Penetapan Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024 dan Perintangan Penyidikannya

Jakarta |

Desember 25, 2024

Desember 25, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-25T23:40:47Z

kota Tangerang

Edi Riyadi Ditetapkan Sebagai Ketua PWI Tangerang Selatan dalam hasil Rapat pleno Provinsi Banten

kota Tangerang |

Desember 25, 2024

Desember 25, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-25T17:00:16Z

kota Tangerang

PWI Banten Gelar Rapat Pleno Akhir Tahun, Putuskan Sanksi Tegas untuk Anggota yang Melanggar PD/PRT

kota Tangerang |

Desember 24, 2024

Selasa, 24 Desember 2024 Desember 24, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-25T01:07:19Z

sulut

Kapolda Bersama Pangdam XIII/Merdeka Pimpin Patroli Kamtibmas saat Misa Malam

sulut |

Desember 24, 2024

Desember 24, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-24T22:55:38Z

Jakarta

Panglima TNI Sambut Kedatangan Presiden RI Setelah Kunjungan Kerja di Mesir dan Ikuti Rapat Terbatas Dengan Presiden

Jakarta |

Desember 24, 2024

Desember 24, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-24T22:46:06Z

Jakarta

Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Misa Malam Natal di Gereja Katedral

Jakarta |

Desember 24, 2024

Desember 24, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-24T22:38:12Z

Jakarta

Penyerahan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional: 15 Perusahaan Raih Gold Reward

Jakarta |

Desember 24, 2024

Desember 24, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-24T22:22:40Z

Manado

Cegah Pelanggaran, Propam Polda Sulut Gelar Operasi Gaktiblin Pemeriksaan Senpi Dinas

Manado |

Desember 23, 2024

Senin, 23 Desember 2024 Desember 23, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-24T00:12:29Z

kota Tangerang

RSUD Kota Tangerang Gelar Webinar Kegawatdaruratan Trauma Bagi Tenaga Kesehatan

kota Tangerang |

Desember 23, 2024

Desember 23, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-23T08:33:20Z

Jakarta

Penyerahan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional: 15 Perusahaan Raih Gold Reward

Jakarta |

Desember 23, 2024

Desember 23, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-23T08:15:26Z

kota Tangerang

Niat Ingin Mencuri Kabel Listrik Milik PLN Nyawa Melayang

kota Tangerang |

Desember 22, 2024

Minggu, 22 Desember 2024 Desember 22, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-23T03:20:56Z

Denpasar

Kapolri & Panglima TNI Tinjau Posko Terpadu Operasi Lilin 2024 di Bandara I Gusti Ngurai Bali

Denpasar |

Desember 22, 2024

Desember 22, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-23T00:16:17Z

Jakarta

Kadishub Tegaskan Tidak Ada Penghapusan Layanan Transjakarta Setelah MRT Fase 2A Selesai

Jakarta |

Desember 22, 2024

Desember 22, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-23T00:07:02Z

kalbar

Pemprov Kalbar Terima Penghargaan Kualifikasi Informatif Dari Komisi Informasi Pusat RI

kalbar |

Desember 21, 2024

Sabtu, 21 Desember 2024 Desember 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-22T00:02:20Z

Aceh

Aceh International Forum 2024, Refleksi Dua Dekade Pascatsunami

Aceh |

Desember 21, 2024

Desember 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-21T23:54:59Z

Jakarta

Panglima TNI Apresiasi Babinsa atas Pembinaan Teritorial yang Luar Biasa

Jakarta |

Desember 21, 2024

Desember 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-21T23:46:09Z

sulut

Kapolda Sulut Tinjau Pos Pengamanan Nataru di Minahasa Selatan

sulut |

Desember 21, 2024

Desember 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-21T16:51:15Z

Manado

MUI Sulut Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas Jelang Nataru di Sulawesi Utara

Manado |

Desember 21, 2024

Desember 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-21T16:45:13Z

jakut

Sat Resnarkoba Polres Metro Jakut Deklarasi Kampung Bersinar Di RW.001 Koja

jakut |

Desember 21, 2024

Desember 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-21T16:34:15Z

Jakarta barat

Terminal Kalideres Dipadati Penumpang Libur Nataru

Jakarta barat |

Desember 21, 2024

Desember 21, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-21T16:25:11Z

Sulawesi utara

Rostanti Patobuga Kehiklasan Meluangkan Waktu Mendidik Anak-anak Belajar Baca Al-Qur'an kelurahan Mongkonai Sulut

Sulawesi utara |

Desember 20, 2024

Jumat, 20 Desember 2024 Desember 20, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-20T14:30:30Z

Jakarta

Implementasi P3DN di TNI AD : Langkah Strategis Wujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional

Jakarta |

Desember 19, 2024

Kamis, 19 Desember 2024 Desember 19, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-20T03:05:57Z

Jakarta

Kapolri Minta Jajaran Antisipasi Potensi Kerawanan selama Libur Natal-Tahun Baru

Jakarta |

Desember 19, 2024

Desember 19, 2024 WIB 0 Views

Last Updated 2024-12-20T02:49:50Z

Pedoman Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.