Mei 2025

Di terbitkan Berdasarkan Undang-Undang PERS Nomor40 Tahun 1999 SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Badan Hukum PT. SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA Nomor AHU-008260.AH.01.30.Tahun 2023. NOTARIS Zulfahmy Yanuar Adam, S.H, M.Kn EMAIL REDAKSI newsskri@gmail.com PENDIRI Safril Koto, Akmal Hadi, PENANGGUNG JAWAB Safril PEMBINA Mayjen (Purn) Asril Amzah Tanjung. Kapten. (Purn) Eko. S. Hadi. Amd Alstein Nesar Manumpil Amirudin ZA,S.AG H.Alwin Sandi Muliawan Widjaja RUDI DEWAN PENASEHAT. Syafril, SH Drs H. Syakrowi zen SH. MH . Suardi.(ketua ,HPN.kota tangerang) Suardi.skb DEWAN KEROHANIAN H. gojali. PIMPINAN UMUM H.M Qemar Karim Direktur utama Januardi. PIMPINAN PERUSAHAAN Maya Sundari. Helmina Tampubolon(Wakil) PIMPINAN REDAKSI Safril koto Sandi Muliawan widjaja (wkl). WAKIl PIMRED Ali Supendi, S.H., Hari Stiawan S.I .Kom., PANESEHAT Hukum Ali Supendi, S.H Imas Hilatunnisyah,SH.MM.MSi Rudi Afriansa ,SH. LITBANG Afriliana REDAKTUR EXSKUTIF H Muhamad cen REDAKTUR PELAKSANA Ali Supendi, S.H SEKRETARIS Arsifah A,Asmi. BENDAHARA Fina Safriana Ismail Saputra EDITOR Imanuel Adven Anunut STAFF REDAKSI Hendri Deliya febriani Sophia Trisnawati Investigasi Randi candra Ardi Anan, SH. DEWAN REDAKSI Safril Koto Ali Supendi, SH Akmal Hadi Liputan Istana Presiden . Dahlia Febriyani KOORDINATOR LIPUTA Nurul, A MPR, DPR RI Irin kemas Eri Sunandar. Kejaksaan Agung Akmal Hadi. Ombudsman Budi k. DKI jakarta Sophia Trisnawati (Ka.korwil) Hermawan . Supriyadi. Jakarta Selatan Ahmad Fauzan ( kpl Biro). Soli AbdulRahman Sirojudin Jakarta barat Ikhwan Abadi Randi Candra Jakarta timur Yayan s Refnaldi Jakarta pusat Ikhwan Abadi Korwil Banten Samsul Bahri (kpl kowil) Wirson risman Indra joni . Biro kab/kota madya Bogor Hari. Arsifah KordinatorTangerang raya Rizwan Aidil ( kpl. Perwakilan). Boy Alexander Ramadhan Biro kota Tangerang Wisnu Wardana(kpl). Irin Kamas Andriyano Anugrah Rinaldi KABUPATEN TANGERANG Wisnu Wardana (kpl) Nuriyaman David Natanael Manik Sufriadi Sinaga TANGERANG SELATAN Dirman(kpl Biro) Sargono Propinsi Banten Syamsu Bahri ( kpl korwil) Hendri Eeng. Kabupaten Lebak Syamsul B. BIRO kota Bogor Jon BIRO PANDEGLANG Yusron (Kabiro) BIRO KARAWANG Jun junaidi ( kpl Biro) Ugi . BIRO KUNINGAN Nurhadi BIRO INDRAMAYU Afifuddin Jawa Barat Herdy Sijabat (kapowil). BIRO JAWA TIMUR Sofiyan Saful Bahi Biro malang kab/kota Ahmad Soleh Biro propinsi Lampung (Nedi) Korwil Sumsel. Birin Kabupaten Lahat ( Di cari ) Biro Riau kepulauan Edy (kpl Biro) Biro Batam Safarudin Sumbar Afrizon koto(ka korwil) Yusril koto BIRO SUMUT Toto. S Ulung s Korwil Bangka Belitung Zulkarnai Susilawati Roni Saputra Biro Palembang Di cari. Biro Jambi M. Naser Biro Riau Hermain Biro Pesisir Barat (Krui) yepta Rijaya Kalimantan Barat Hendrik Usman Perwakilan Maluku Utara Raymon Caniago kota Madya Manado Ismail Hamadi kabupaten Minahasa Alstein Nesar Manumpil (kpl Biro) Menahasa Tenggara Hanny krestofel Gumalang (ka.Biro). Minahasa Utara Rydel Gumalang.(ka.Biro). kabupaten Bolmong Dicari. (Kpl biro). Kabupaten Salayar (Dicari). Polda Sulut (Alstein Nesar N). KORWIL INDONESIA TIMUR Ismail Hamadi .(kepala Korwil). Biro Tidore Chika Citra lestari. Biro Ternate Ismit Mohtar Biro Papua & Papua Barat (..,cari..) PT keadilan rakyat Indonesia BRI 720701004536531 a/n Safril Bank BCA 8681 1266 43 a/n Maryatun Redaksi. Jln Ciujung Raya no 4 Rt 01/009 Kel Karawang kec Karawaci kota Tangerang Tata usaha. Komplek Palem Mutiara Blok C. 10 No. 66 Cengkareng Jakarta Pusat Tata usaha Daan Mogot raya no 5B Jakarta barat Telepon: 088973802372/ 0858315860 / 0821134676 /081367093927 pedoman Dewan Pers Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Redaksi halaman

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Tangerang

46 Remaja Diduga Hendak Tawuran Diamankan Patroli Perintis

Tangerang |

Mei 31, 2025

Sabtu, 31 Mei 2025 Mei 31, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-31T13:58:39Z

kabupaten Tangerang

Jembatan Parung Lawang Penghubung kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang Tidak Mematuhi Aturan keselamatan Tenaga kerja

kabupaten Tangerang |

Mei 31, 2025

Mei 31, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-31T12:25:48Z

Tangerang

Selama Mei 2025, Polsek Jatiuwung Tangkap 6 Pelaku Curanmor

Tangerang |

Mei 31, 2025

Mei 31, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-31T08:59:11Z

Jakarta

Polri Tegaskan Komitmen Operasi Premanisme Hingga Tuntas

Jakarta |

Mei 30, 2025

Jumat, 30 Mei 2025 Mei 30, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-30T15:18:58Z

Jakarta

SAPX Express Mampu Mencetak Laba Positif di Tengah Melemahnya Kondisi Makro Ekonomi

Jakarta |

Mei 28, 2025

Rabu, 28 Mei 2025 Mei 28, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-28T22:28:13Z

Sukses Karawaci Juara Kangkong 2025

Mei 27, 2025

Selasa, 27 Mei 2025 Mei 27, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-28T04:23:37Z

Tangsel

Polres Tangsel : 671 Personel TNI-Polri Amankan Kunjungan Presiden RI di ICE BSD

Tangsel |

Mei 25, 2025

Minggu, 25 Mei 2025 Mei 25, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-26T04:13:28Z

kabupaten Tangerang

Hadiri Pembukaan Pengajian Ibu ibu Perum TKP 1, Bupati Tangerang : Buat KTP Sekarang Dekat dan Gratis

kabupaten Tangerang |

Mei 25, 2025

Mei 25, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-25T23:28:34Z

Jakarta

Komjen49 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Dua Naik Menjadi Komjen24 May 2025 - 07:05

Jakarta |

Mei 25, 2025

Mei 25, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-25T13:48:19Z

Tangerang

Dandim dan Kapolresta Tangerang Tanam Jagung Hibrida, Dorong Kemandirian Pangan Desa

Tangerang |

Mei 24, 2025

Sabtu, 24 Mei 2025 Mei 24, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-24T08:38:33Z

Jakarta

. Mimbar BEBAS ORASI dr Budiman.... Di FKUI IMERI SELASA 20 MEI 2025

Jakarta |

Mei 23, 2025

Jumat, 23 Mei 2025 Mei 23, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-24T04:34:25Z

Mimbar BEBAS ORASI dr Budiman.... Di FKUI IMERI SELASA 20 MEI 2025

Mei 23, 2025

Mei 23, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-24T02:54:06Z

kabupaten Tangerang

Kades Serdang Wetan Mendukung Penuh Program Koperasi Merah putih tahun 2025

kabupaten Tangerang |

Mei 23, 2025

Mei 23, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-23T08:49:10Z

kabupaten Tangerang

Binwil Desa Sukamanah Berjalan Sesuai Harapan Kades Darul Tahun 2025

kabupaten Tangerang |

Mei 22, 2025

Kamis, 22 Mei 2025 Mei 22, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-23T05:47:25Z

Jakarta

Kapolsek Metro Gambir Turun ke Tengah Massa, Sampaikan Selamat atas Diterimanya Tuntutan Aksi Damai CPNS

Jakarta |

Mei 22, 2025

Mei 22, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-23T01:34:17Z

Bogor

PT. Antam Tbk : OKK PWI Kabupaten Bogor 2025 Meningkatkan Pembangunan Bangsa!

Bogor |

Mei 22, 2025

Mei 22, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-22T11:16:26Z

Tangerang

Pemerintahan desa Cikuya menggelar musyawarah desa khusus (Musdesus) 2025

Tangerang |

Mei 22, 2025

Mei 22, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-22T06:55:34Z

Tangerang

Pemerintahan desa Pesenggrahan menggelar musyawarah desa khusus (Musdesus) 2025

Tangerang |

Mei 21, 2025

Rabu, 21 Mei 2025 Mei 21, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-22T02:14:46Z

Jakarta

GEMAH Beberkan Dugaan Pemerasan Anggota DPRD DKI untuk Judi Sabung Ayam

Jakarta |

Mei 21, 2025

Mei 21, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-22T00:37:28Z

Banten

Gubernur Banten Andra Soni Tegaskan Tahun Ajaran Baru Sekolah Gratis Dimulai

Banten |

Mei 20, 2025

Selasa, 20 Mei 2025 Mei 20, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-20T16:14:23Z

sulut

Polda Sulut Gelar Upacara Peringatan Harkitnas ke-117, Momentum Perkuat Kesadaran Kebangsaan dan Semangat Kolektif

sulut |

Mei 20, 2025

Mei 20, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-20T08:55:42Z

monokuari

lHari Ini Tim Gabungan Temukan 6 Korban Banjir Bandang di Pegunungan Arfak, Pencarian Dilanjutkan Besok

monokuari |

Mei 20, 2025

Mei 20, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-20T08:51:22Z

Tangerang

‎Musdes 2025 Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diselenggarakan di Kediaman Kepala Desa Turut Hadir Plt. Camat Solear

Tangerang |

Mei 20, 2025

Mei 20, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-20T08:50:55Z

Parkiran Pasar Induk Tanah Tinggi Akan di Bongkar Pedagang Ke Bingungan Cari Nafkah Dimana Lagi

Mei 19, 2025

Senin, 19 Mei 2025 Mei 19, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-06-01T01:07:59Z

Jakarta

Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sepakat Gelar Kongres Persatuan PWI Paling Lambat Agustus 2025

Jakarta |

Mei 17, 2025

Sabtu, 17 Mei 2025 Mei 17, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-17T12:56:49Z

sulut

SuratPolda Sulut Tanggapi Meninggalnya Salah Satu Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Surat15 May 2025 - 19:05

sulut |

Mei 17, 2025

Mei 17, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-17T08:09:43Z

Jakarta

KI DKI Siap Bersinergi Adopsi Strategi E-Monev 2025

Jakarta |

Mei 16, 2025

Jumat, 16 Mei 2025 Mei 16, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-17T00:46:15Z

Rakor Forkopimpko Jaktim Bahas Penanganan Tawuran

Mei 16, 2025

Mei 16, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-16T17:48:03Z

kota Tangerang

Personil Koramil 02/Btc Monitoring Aksi Unras Karyawan PT Dwi Naga Sakti Abadi

kota Tangerang |

Mei 16, 2025

Mei 16, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-16T13:40:26Z

Tangerang

Korem 052/Wkr Raih 3 Penghargaan dari KPPN Tangerang

Tangerang |

Mei 15, 2025

Kamis, 15 Mei 2025 Mei 15, 2025 WIB 0 Views

Last Updated 2025-05-15T12:34:28Z

Pedoman Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 5. Pencabutan Berita Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. 6. Iklan Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas. 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.