BOGOR,newsskri.com
Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor meminta Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi para pegiat UMKM di Bumi Tegar Beriman. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim usai adanya wacana sejumlah pengusaha yang pindah investasi dari Kabupaten Bogor ke Jawa Tengah (Jateng).
Menurut Muad, solusi pengangguran di Bumi Tegar Beriman tidak akan pernah selesai jika masyarakat melabuhkan harapannya kepada investor atau perusahaan-perusahaan besar.
“Jangan pernah bergantung pada perusahaan, tidak akan pernah mandiri kalau kita bergantung pada perusahaan. Saya dari dulu tidak suka ketergantungan kepada pekerja di perusahaan. Maunya orang kita jadi pengusaha mandiri,” kata Muad, Selasa, 14 Februari 2023.
Sebab, kata dia, pengusaha besar akan sangat menghitung untung-rugi saat melakukan investasi di suatu daerah. Sehingga wajar, jika para pengusaha memilih hengkang di daerah yang Upah Minimum Kabupaten (UMK) tinggi ke daerah uang UMK-nya lebih rendah.
“Iya masalahnya UMK, contoh UMK di kita Rp4,5 juta, sementara di Jateng sekitar Rp1,9 juta. Seperti perusahaan di Cileungsi karyawanya 5000 kalau selisihnya Rp2.5 juta perbulan mereka bisa hemat RP12.5 miliar. Makanya dia pindah ke Jateng,” ungkap dia.
Ia menyebut, UMK yang terus diminta naik oleh para buruh dan diinginkan turun oleh para pengusaha, tidak akan menemukan titik terang. Terlebih, pemerintah tingkat Kabupaten/kota tidak bisa intervensi banyak soal kenaikan UMK tersebut.
Karena itu, Menurut Muad, penguatan UMKM menjadi solusi terbaik untuk mengatasi pengangguran dan memulai memandirikan masyarakat dengan usaha kecil mereka.
Kata Muad, Selain SKPD yang mebidangi persoalan Industri dan UMKM, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi UMKM juga harus turut aktif dalam membesarkan UMKM di Kabupaten Bogor dengan cara memaksimalkan anggaran dan mengoptimalkan program-program strategis.
“Ini terkait dengan UMKM di Komisi II. Ini harusnya didorong besar oleh UMKM, bagaimana mengatasi pengangguran. Ya dengan UMKM, tidak ada jalan lain untuk atasi itu. Kita harus siap alokasikan anggaran untuk UMKM, supaya tenaga kerja kita menjadi mandiri,” tandas Muad.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 Pabrik di Kabupaten Bogor dikabarkan bakal pindah ke Jawa Tengah. Pasalnya, Pabrik tersebut diduga tidak lagi mampu membayar gaji karyawannya yang tinggi.
Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Alexander Frans tidak menampik kabar tersebut meski dirinya belum resmi mengumumkan ke publik.
“Tentu isu mereka (pabrik) ingin pindah ini sudah dari sejak tiga tahun lalu, mereka pasti mencari UMK yang terjangkau, yang bisa dibayar dengan jumlah produk yang bisa dijual,” kata Alexander, Rabu 8 Februari 2023 lalu. (Hari).
