Oleh:
MARETI WARUWU
 |
MARETI WARUWU
Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tangerang Raya. Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang.
|
Pada awalnya, pelayaran di laut bebas terbuka bagi setiap orang dan semua negara terikat untuk mematuhi berbagai pengaturan yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran di laut, dan menjamin pengaturan itu melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum. Atau dengan kata lain bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya harus bertindak sesuai peraturan-peraturan hukum yang belaku.
Hukum diciptakan dalam rangka mencapai cita-cita nasional yakni mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Keberadaan hukum sebagai panglima, dalam perkembangannya dituntut untuk terus melakukan perubahan, hingga pada akhirnya dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita hukum menciptakan keamanan dan ketertiban nasional tidaklah mudah dan karenanya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, karena hukum tanpa dilaksanakan adalah merupakan benda mati yang tak bernyawa.
Keamanan nasional tidak hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia saja, tetapi juga terhadap keamanan nasional maritim Indonesia. Mengingat pengaruh bisnis global lintas negara di dunia, yang setiap tahunnya semakin meningkat baik melalui jalur laut, udara dan darat, maka berdasarkan itu keamanan maritim Indonesia harus ditingkatkan. Jalur laut yang menempatkan diri sebagai jalur terutama dalam perdagangan dunia, membutuhkan perlindungan hukum dari negara khususnya dalam hal keamanan.
Perlindungan hukum tersebut tidak terlepas dari peraturan hukum yang ditetapkan dan diberlakukan di Indonesia. Selain itu, manusia Indonesia pula harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam menjaga keamanan maritim Indoneisa, mempunyai rasa memiliki dan cinta tanah air. Upaya keamanan maritim idealnya adalah ditertibkan, melalui regulasi yang ideal pula. Adapun strategi ditertibkan tersebut adalah dalam artian administratif, sehingga dengan cara seperti itu diyakini mampu menjaga keamanan maritim Indonesia. Penegakan hukum secara administratif terhadap pelayaran atau perdagangan di laut tersebut akan sangat berpotensi untuk meningkatkan keamanan maritim di Indonesia.
Keamanan maritim identik dengan keamanan yang berkaitan dengan pengiriman dan perdagangan laut. Fakta perdagangan di laut bisa terbagi menjadi dua jenis yaitu legal dan illegal. Perdagangan di laut secara legal adalah perdagangan yang telah diratifikasi sesuai dengan hukum dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, misalnya tindakan impor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perdagangan illegal dapat mencakup penangkapan illegal fishing, human trafficking, obat-obatan terlarang (narkotika), penyelundupan senjata, atau bahkan terorisme.
Perdagangan laut ilegal bisa mengancam keamanan nasional. Tidak hanya itu, selain mengancam keamanan nasional juga bisa menyebabkan perang antar negara, karena seperti diketahui bahwa laut kaya akan sumber daya alam. Namun, perdagangan ilegal di laut memiliki peraturan hukum sendiri, antara lain, yang mengatur bahwa perdagangan manusia, narkotika, penyelundupan senjata, terorisme adalah tindakan atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, kenyataannya kejahatan semacam itu tidak berkurang sebab hal itu terus meningkat dan tentunya mengganggu keamanan masyarakat dan negara Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa rule of law yang mengatur kejahatan tersebut tidak berjalan dan nampaknya tidak ada gunanya, karena tidak memiliki dampak signifikan dalam memberantas kejahatan.
Kedaulatan negara atas jalur maritim juga terbatas karena ada hak pelayaran damai kapal asing pada saat melalui jalur maritim. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana jika kapal-kapal asing menimbulkan kecurigaan kuat bahwa kapal tersebut merupakan sumber bahaya bagi posisi atau kedaulatan negara ?
Oleh karena itu, kebutuhan akan keamanan maritim secara ekstrem adalah kedaulatan negara atas perdagangan ilegal di laut, karena selain mengancam keamanan dan ketertiban nasional di masyarakat, juga bisa menjadi kejahatan internasional.
Epilogue
Ketidakamanan terhadap maritim Indonesia dapat berakibat pada perekonomian negara yang menjadi batu sandungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk perlindungan hukum secara administratif merupakan suatu langkah yang tepat sebagai resolusi keamanan maritim Indonesia dalam memulihkan kembali pelayaran di laut Indonesia. Penegakan hukum terhadap perdagangan di laut secara illegal harus ditingkatkan demi menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam lainnya, semata-mata untuk kemakmuran seluruh manusia Indonesia. Kedaulatan negara atas jalur maritim merupakan suatu wujud dalam menciptakan keamanan nasional sebagai salah satu tujuan hukum yang dicita-citakan. Selain itu, kerja sama dengan pemangku kepentingan, penegak hukum dan masyarakat pula merupakan langkah solutif dalam menciptakan keamanan nasional maritim Indonesia, karena laut adalah masa depan bangsa. (**)
