TANGERANG,newsskri.com
Sejumlah warga Perumahan Taman New Britania RT 004/RW 009, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, bersitegang dengan petugas keamanan pihak pengembang Lippo Karawaci di portal utama masuk perumahan.
Pemblokiran kartu akses mulai terjadi sekitar satu minggu sebelum pemantauan awak media, tak lama setelah aksi tuntutan damai gabungan warga Lippo Barat, Lippo Center, dan Lippo Utara yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2026 di Menara Matahari Lippo Karawaci.
Saat ditemui awak media di lokasi, Ketua RT 004 Ibu Tati menjelaskan kronologi terjadinya pemblokiran tersebut.
“Kartu saya mati itu satu minggu yang lalu. Awalnya saya masih bisa masuk pakai tiket cetak, tapi tadi malam saya diminta memindai KTP untuk dapat masuk, dan saya menolak hal itu. Saya warga di sini, bukan pendatang atau tamu. Saya punya hak masuk ke rumah pribadi saya tanpa dihalang‑halangi,” ujar Ibu Tati.
Ia menambahkan bahwa penolakan membayar iuran Pengelolaan Lingkungan (IPKL) bukan karena ketidakmampuan membayar, melainkan karena mempertanyakan transparansi dan kedudukan hukum pihak pengelola.
“Saya menolak membayar IPKL itu bukan karena tidak mampu, tapi kami menuntut transparansi dari pengelola. Menurut kami, pengelola tidak memiliki bukti perjanjian resmi dengan warga untuk mengelola wilayah ini. Selain itu, prasarana sarana utilitas atau PSU kami masih ditahan oleh pihak pengembang selama lebih dari 30 tahun. Kami sudah meminta agar pihak pengelola hadir untuk berdialog, namun tidak satu pun dari mereka yang mau menemui kami,” jelasnya.
Dalam aksi damai pada 28 Oktober lalu, warga menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu kejelasan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), kepastian Akta Jual‑Beli (AJB) untuk sejumlah cluster, evaluasi tarif iuran Pengelolaan Lingkungan (IPKL), serta peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan lingkungan perumahan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media telah berusaha menghubungi pihak pengembang Lippo Karawaci untuk meminta tanggapan terkait pemblokiran kartu akses dan tuntutan warga, namun belum mendapatkan jawaban resmi. Warga berharap instansi terkait dapat segera memfasilitasi mediasi antara penghuni dan pengembang agar akses masuk perumahan dapat dipulihkan dan seluruh persoalan mendapatkan penyelesaian yang adil.
Charlie.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar