Manado,newsskri.com
Oleh: Bobiyanto Masuara
Pak Purbaya,
Senin, 14 September 2026, negara kembali menyaksikan pergantian Menteri Keuangan. Bapak tidak lagi berada di kursi yang selama kurang lebih satu tahun menjadi salah satu pusat pengambilan keputusan paling strategis dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Secara konstitusional dan politik, pergantian pejabat adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, keputusan tersebut harus dihormati.
Tetapi menghormati keputusan politik tidak berarti publik harus berhenti bertanya.
Justru dalam negara demokrasi, setiap perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara layak dibaca secara kritis, objektif, dan berbasis data.
Sebab yang berganti bukan sekadar seorang menteri.
Yang dipertaruhkan adalah arah kebijakan fiskal negara.
Pak Purbaya,
Ketika Bapak pertama kali dilantik pada September 2025, Bapak datang dengan reputasi sebagai ekonom dan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah ketika itu berharap pengalaman Bapak di sektor keuangan dapat memperkuat pengelolaan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun perjalanan Bapak tidak berlangsung tanpa kontroversi.
Gaya komunikasi yang terbuka, pendekatan yang relatif pro-pertumbuhan, kebijakan likuiditas, serta pandangan Bapak mengenai hubungan kebijakan fiskal dan moneter beberapa kali menjadi sorotan.
Reuters bahkan mencatat bahwa pendekatan Bapak yang lebih agresif terhadap pertumbuhan menimbulkan kekhawatiran sebagian pelaku pasar mengenai disiplin fiskal dan kepastian kebijakan.
Tetapi di sinilah publik harus berhati-hati.
Kritik terhadap kebijakan tidak boleh otomatis berubah menjadi penghakiman terhadap pribadi.
Begitu pula sebaliknya.
Dukungan terhadap Bapak tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kebijakan yang memang layak diperdebatkan.
Inilah prinsip dasar kebijakan publik:
kebijakan harus diuji berdasarkan data, dampak, transparansi, dan hasil, bukan berdasarkan siapa yang membuatnya.
APBN bukan sekadar angka
Pak Purbaya,
Mungkin sebagian masyarakat tidak menyadari betapa strategisnya posisi Menteri Keuangan.
Setiap keputusan fiskal mempunyai efek berantai.
Ketika pemerintah meningkatkan belanja, terdapat konsekuensi terhadap permintaan agregat.
Ketika subsidi diperbesar, terdapat konsekuensi terhadap ruang fiskal.
Ketika penerimaan negara tidak mencapai target, pemerintah harus mencari penyesuaian.
Ketika defisit melebar, pasar akan bertanya bagaimana negara membiayainya.
Dan ketika investor mulai meragukan konsistensi kebijakan, biaya ekonomi yang muncul dapat menjadi lebih besar.
Dengan kata lain:
Menteri Keuangan bukan hanya mengelola uang. Ia mengelola kepercayaan.
Dan kepercayaan merupakan salah satu modal terpenting dalam ekonomi.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:
Mengapa Purbaya dicopot..."
Pertanyaan yang lebih fundamental adalah:
«“Ke mana arah kebijakan fiskal Indonesia setelah Purbaya?”»
Jangan biarkan pergantian orang menjadi pergantian arah tanpa evaluasi
Pak Purbaya,
Salah satu persoalan terbesar dalam tata kelola pemerintahan adalah kecenderungan mengidentikkan kebijakan dengan figur.
Padahal institusi negara harus bekerja melampaui individu.
Jika suatu kebijakan Bapak terbukti efektif, pemerintahan berikutnya harus berani mempertahankannya.
Jika kebijakan tersebut keliru, harus dikoreksi.
Jika membutuhkan penyempurnaan, harus diperbaiki.
Bukan dibuang hanya karena orang yang menggagasnya sudah tidak lagi berada di kursi kekuasaan.
Inilah yang disebut continuity of public policy.
Negara yang matang tidak memulai semuanya dari nol setiap kali seorang pejabat berganti.
Negara yang matang membangun kebijakan berdasarkan evaluasi dan bukti.
Tentang kontroversi
Ada pula berbagai kontroversi yang muncul selama masa jabatan Bapak.
Mulai dari komunikasi kebijakan, hubungan fiskal-moneter, kebijakan likuiditas perbankan, hingga polemik mengenai rencana transfer keuntungan Danantara kepada pemerintah.
Dalam kasus Danantara, Reuters melaporkan adanya pernyataan mengenai potensi transfer Rp120 triliun untuk membantu memenuhi target defisit, yang kemudian dipertanyakan oleh pihak Danantara.
Peristiwa seperti ini memberikan satu pelajaran penting:
komunikasi fiskal harus sama hati-hatinya dengan kebijakan fiskal itu sendiri.
Sebab satu pernyataan Menteri Keuangan dapat dibaca pasar sebagai sinyal kebijakan.
Satu angka dapat memengaruhi ekspektasi.
Satu kebijakan dapat mengubah persepsi investor.
Dan satu komunikasi yang tidak presisi dapat menghasilkan ketidakpastian yang jauh lebih mahal daripada yang diperkirakan.
Tetapi sekali lagi, kontroversi kebijakan harus diselesaikan melalui mekanisme evaluasi institusional dan data, bukan melalui penghakiman personal.
Pak Purbaya, jangan berhenti berpikir hanya karena tidak lagi menjadi Menteri
Barangkali justru setelah tidak lagi menjadi Menteri, ruang Bapak untuk berbicara secara akademis akan menjadi lebih luas.
Bapak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya ingin dicapai.
Bapak dapat menjelaskan kebijakan mana yang menurut Bapak perlu dilanjutkan.
Bapak dapat menjelaskan mana yang perlu dikoreksi.
Dan Bapak dapat memberikan pandangan kritis mengenai bagaimana Indonesia seharusnya mengelola fiskalnya ke depan.
Di sinilah pengalaman seorang mantan Menteri dapat menjadi aset negara.
Karena seorang mantan pejabat tidak harus menjadi oposisi.
Ia juga tidak harus menjadi pembela pemerintah.
Ia dapat menjadi penjaga kewarasan kebijakan publik.
Memberikan kritik ketika pemerintah keliru.
Memberikan dukungan ketika pemerintah benar.
Dan memberikan data ketika perdebatan publik mulai berubah menjadi sekadar pertarungan opini.
Kepada pemerintah
Pergantian Purbaya juga seharusnya menjadi momentum evaluasi.
Jangan sampai masalah ekonomi Indonesia hanya dibaca sebagai masalah pergantian menteri.
Pasar membutuhkan kepastian.
Masyarakat membutuhkan daya beli.
Pelaku usaha membutuhkan iklim investasi.
Daerah membutuhkan kepastian transfer.
Dan APBN membutuhkan disiplin.
Presiden telah menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru dengan pesan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen dari PDB.
Maka tugas Suahasil bukan sekadar melanjutkan pekerjaan seorang pendahulu.
Ia harus menjawab pertanyaan yang lebih besar:
Bagaimana Indonesia dapat mengejar pertumbuhan tinggi tanpa kehilangan disiplin fiskal?
Bagaimana pemerintah dapat membiayai program-program prioritas tanpa membebani generasi berikutnya?
Bagaimana penerimaan negara diperkuat tanpa menekan aktivitas ekonomi?
Bagaimana belanja negara benar-benar menghasilkan output dan outcome yang terukur?
Dan bagaimana kepercayaan investor, masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dipertahankan?
Itulah pekerjaan sebenarnya.
Untuk Pak Purbaya
Pak Purbaya,
Kursi Menteri Keuangan memang sudah bukan milik Bapak.
Tetapi pengalaman itu adalah milik Bapak.
Pengetahuan itu adalah milik Bapak.
Dan gagasan-gagasan yang pernah Bapak perjuangkan tidak otomatis berakhir bersama surat keputusan pemberhentian.
Kalaupun sejarah kelak menilai ada kebijakan Bapak yang salah, biarlah data yang membuktikannya.
Kalaupun ada yang benar, biarlah hasil yang membelanya.
Dan kalau ada keputusan yang masih diperdebatkan, biarlah ruang akademik dan demokrasi yang mengujinya.
Jangan takut kehilangan jabatan. Yang lebih berbahaya adalah kehilangan keberanian untuk berpikir.
Karena jabatan hanya memberikan kewenangan untuk berbicara.
Tetapi ilmu, pengalaman, dan integritas memberikan alasan mengapa suara seseorang tetap layak didengar setelah kewenangan itu berakhir.
Pak Purbaya,
Terima kasih atas pengabdian Bapak selama memimpin Kementerian Keuangan.
Selamat melanjutkan perjalanan.
Indonesia tetap membutuhkan orang-orang yang berani berbicara tentang fiskal dengan data.
Indonesia tetap membutuhkan ekonom yang berani menguji kebijakan dengan teori dan bukti.
Dan Indonesia tetap membutuhkan perdebatan publik yang sehat mengenai ke mana uang negara diarahkan.
Sebab pada akhirnya, Menteri bisa berganti, Kabinet bisa berubah, Kebijakan bisa dikoreksi.
Tetapi kepentingan rakyat tidak boleh ikut berganti.
Dan APBN harus selalu kembali kepada tujuan paling fundamental:
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hormat,
Bobiyanto Masuara "(Jurnalis)"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar