September 2024

Suara Keadilan Rakyat Indonesia: September 2024

kabupaten Tangerang

Pengembang Perumahan Grand Madani 2 : Tahap 1 Sudah Miliki Ijin Lengkap dan PBG

Kabupaten Tangerang,news skri. com Terkait pemberitaan yang "Diduga Belum Kantongi PBG,Pengembang Perumahan Grand Madani 2...

Selengkapnya

News SKRI - Jumat, 27 September 2024 September 27, 2024

Tangerang

Jelang Pilkada 2024, PWI Kota Tangerang Ingatkan Anggota Jaga Netralitas dan Profesionalisme

KOTA TANGERANG,newsskri.com Menjelang Pilkada Serentak 2024, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang ingatkan kepada s...

Selengkapnya

News SKRI - Selasa, 24 September 2024 September 24, 2024

Banten

Dewan Kehormatan PWI Banten Sebagai Narsub Pelatihan Jurnalistik Di Majlis Preman

Kota Tangerang,newsskri.com Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Banten Muhammad Hopip sebagai Nara sumber (Narsub ) dalam acara ...

Selengkapnya

News SKRI - September 24, 2024

Stop Bullying Di Sekolah, Kejati Banten Edukasi Siswa SMA Negeri 14 Tangerang

Tangerang, newsskri.com Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terus berupaya mengantisipasi terjadinya bullying (perundungan) dilingkungan sekol...

Selengkapnya

News SKRI - Senin, 23 September 2024 September 23, 2024

Iklan pan surat suara

Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers) Cari

Kategori Berita

Rekomendasi Kami

Link Menu Atas

Suara Keadilan Rakyat Indonesia: September 2024

Pengembang Perumahan Grand Madani 2 : Tahap 1 Sudah Miliki Ijin Lengkap dan PBG

Jelang Pilkada 2024, PWI Kota Tangerang Ingatkan Anggota Jaga Netralitas dan Profesionalisme

Dewan Kehormatan PWI Banten Sebagai Narsub Pelatihan Jurnalistik Di Majlis Preman

Stop Bullying Di Sekolah, Kejati Banten Edukasi Siswa SMA Negeri 14 Tangerang

TerPopuler