BOGOR ,newsskri.com.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Partai Gerindra Rudy Susmanto menegaskan akan terus mendukung penuh program pencegahannya tindak pidana korupsi di tanah sunda Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
“Jadi ini adalah acara rutin dari KPK, dari tim suksesi program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang digagas KPK, saya tegaskan mendukung penuh upaya pencegahan korupsi,” tegas Rudy Susmanto di Ruang Rapat DPRD Cibinong bersama tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Selasa sore (12/10/2022).
Menurutnya, ada sejumlah catatan dalam pertemuan DPRD dengan tim dari KPK itu, salah satunya yakni pengawasan tentang gratifikasi (korupsi).
“Beberapa hal yang disampaikan terkait bagaimana pengawasan yang disebut gratifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, KPK juga meminta fungsi pengawasan DPRD untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena, masih banyak potensi pendapatan daerah di Kabupaten Bogor.
“Karena potensinya luar biasa, seperti pajak hotel, air dan lainnya,” paparnya.
Rudy mengakui, pihaknya akan terus melakukan apa yang menjadi upaya DPRD dalam mencegah dan mengawasi tindak pidana korupsi.
“Intinya anggota DPRD miliki jabatan yang melekat, kalaupun ada unsur gratifikasi dan sebagainya, dan pemberian apapun dalam waktu 30 hari akan kita laporkan ke KPK, kita pun seirama dengan KPK kita punya niatan yang sama agar pemerintah berjalan dengan baik dan prima,” tegasnya.
Rudy mengharapkan, di sisa jabatan sebagai ketua DPRD, dirinya mampu memberikan kontribusi dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor.
“Kita minta dalam perjalanan yang tinggal 2 tahun lebih lagi, langkah kebijakan yang kita ambil tentunya akan kita komunikasikan ke KPK, berangkat dari tugas fungsi DPRD,” harapnya.
Di sisi lain, Direktur II Koordinasi dan supervisi KPK, Yudiawan memgatakan akan melakukan monitoring kepada DPRD dan Pemerintahan Kabupaten Bogor terhadap delapan area intervensi KPK.
“Itu penting karena setiap perkara yang ditangani (KPK) merupakan salah satunya,” paparnya.
Delapan itu, yakni terkait perencanaan penggangaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, aparat pengawas internal pemerintah, manajeman aset, manajeman ASN, tata kelola dan dana desa.
“Ini kita bantu supaya di Bogor tidak terjadi korupsi di 8 area tersebut,” pungkasnya. (Hari).
