Tangerang, 20 Januari 2022
Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Pukul 10.35 WIB bertempat di Lantai III Ballroom Hotel Anara Terminal III Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ERICH FOLANDA, SH. M.Hum didampingi Kasi Datun DICKY YUNANDAR SIREGAR, SH, Kasi Intelijen R. BAYU PROBO S, SH dan Para Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera (MoU) dengan PT. ANGKASA PURA II (Persero) yang diwakili oleh Agus Haryadi (Excecutive General Manager PT. Angkasa Pura II).
Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) ini sebagai bentuk realisasi kewenangan Kejaksaan RI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) ini sebagai bentuk payung hukum sekaligus titik awal untuk PT. Angkasa Pura II (Persero) dapat didampingi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara, selain itu dalam pendampingan hukum yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Tangerang nantinya dapat meminimalisir peluang adanya perbuatan melawan hukum di lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero).
Dengan telah dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) yang baru saja kita lakukan, yang inti dari isi Nota Kesepahaman tersebut adalah kesediaan untuk saling menjalin kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu, khsusunya terkait dengan dukungan pelaksanaan beberapa tugas yang berimplikasi pada penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, ataupun tugas lainnya yang dianggap perlu dukungan dengan memberikan pertimbangan hukum, koordinasi terkait dengan penerapan hukum, serta hal lain yang dianggap perlu untuk dilakukan kerjasama, sesuai dengan koridor kewenangan yang sudah digariskan oleh undang-undang.
Diharapkan kerjasama ini dapat bermanfaat dalam membantu dan mendukung program kerja dari PT. Angkasa Pura II untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Segala permasalahan hukum yang mungkin terjadi, baik yang bersifat Litigasi maupun Non Litigasi melalui Surat Kuasa Khusus atau SKK guna memperoleh bantuan hukum ataupun tindakan hukum lain, bisa terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan kedua belah pihak baik PT. Angkasa Pura II (Persero) maupun Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.(armansyah)
