Lampung,Newsskri.com---Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH mengikuti Rapat Paripurna Secara Virtual Meeting di Ruang Rapat Wabup Pesisir Barat, Kantor Camat Pesisir Tengah.
Turut Mendampingi Wakil Bupati Pesisir Barat, Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hapzi S.Pd, M.M, Asisten III Bidang Administrasi Umum Ir. Hasnul Abrar Sanusi, MP, dan perwakilan para OPD Kab. Pesisir Barat.
Penyampaian pandangan fraksi-fraksi dimulai dari fraksi Nasdem, adapun pandangan umum dari partai Nasdem yakni sebagai berikut :
-Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap anggaran keuangan dan pendapatan Daerah oleh karena harus direncanakan dan dihitung secara lebih detail dan seksama terutama pada sumber pendapatan dan belanjanya.
Penyampaian pandangan umum dari
Fraksi Golkar - Perindo, berikut :
- Sepakat bahwa kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah demi kepentingan kemaslahatan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Tetapi hendaknya pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah yang baik harus taat asas dan filosofi kebijakan politik Anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
Penyampaian pandangan umum dari Fraksi PKB, Sebagai berikut :
- Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk mempersiapkan anggaran biaya untuk kebutuhan Pondok Pesantren melalui anggaran Tahun 2022 mendatang.
Pandangan umum dari Fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan catatan yaitu :
- Fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan catatan dalam efektifitas anggaran perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu.
Fraksi Demokrat menyampaikan catatan, saran dan masukan sebagai berikut :
- Meminta agar fasilitas dan alat penunjang kinerja fraksi di perhatikan dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, upaya keberlangsungan kinerja Fraksi-Fraksi sesuai dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat tentang tata tertib DPRD dalam pasal 75, pasal 131 dan 132.(Nedi)
