MANADO,newsskri.com
Jurnalis Media Suara Keadilan Rakyat Indonesia (SKRI) mendatangi ruangan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 1 Manado pada Rabu, 23 September 2026, guna melakukan konfirmasi resmi Sebagai tugas Jurnalistik Bayak Dugaan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Ruangan ini adalah unit negara — tempat yang seharusnya membuka pintu lebar-lebar untuk kejelasan informasi yang menyangkut masa depan para lulusan. Namun kedatangan awak media justru disambut bukan dengan keterbukaan, melainkan kecurigaan yang berlebihan hingga penghinaan oleh Seorang guru Bagian Staf Tu yang enggak Menyebut kan namanya di ruangan itu ada empat orang staf TU waktu di konfirmasi lansung di Sambut Salah Satu guru lelaki dan juga lansung telpon VC WhatsApp temanya kenal gak wartawan ini seolah - olah tujuan nya apa BPK guru ini Dan datang sesuai dengan baik menunjukkan idcard legalitas termasuk media juga dan semuanya guru - guru pada diam di ruangan tu tersebut .
Ketika Kartu Identitas Diremehkan
Setelah menunjukkan kartu identitas pers secara sah, alih-alih dilayani, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pegawai sekolah justru menelepon dan menanyakan apakah orang-orang yang datang itu dikenal — seolah meragukan keabsahan jurnalis dari Media SKRI.
Bukan berhenti di situ. Pihak sekolah bahkan menyatakan dengan lantang:
"Kalau cuma kartu seperti ini, semua orang bisa membuat. Saya pun bisa membuat."
Kalimat itu diucapkan tepat di hadapan awak media yang sudah menyerahkan bukti identitas resmi. Satu kalimat yang meremehkan, meragukan, sekaligus menghina keberadaan lembaga pers yang sah.
Ini Bukan Urusan Kartu — Ini Urusan Keterbukaan
Pernyataan tersebut mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku:
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — lembaga wajib publik termasuk sekolah negeri wajib memberikan informasi kepada publik tanpa keraguan berlebihan
- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers — jurnalis berhak melakukan pemberitaan dan konfirmasi, serta berhak memperoleh akses informasi sesuai kode etik
Meremehkan identitas pers bukan menutup pertanyaan — ia justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar: apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pintu ruangan BKK ini?
"Kalau prosesnya bersih, mengapa takut pada pertanyaan? Kalau pelayanannya benar, mengapa meremehkan mereka yang datang mencari kebenaran? Menghina kartu identitas tidak akan menghapus kewajiban menjawab."
Media Suara Keadilan Rakyat Indonesian ( SKRI )datang bukan untuk mencari musuh, melainkan mencari jawaban:
- Apakah penyaluran kerja di BKK SMK Negeri 1 Manado dilakukan secara terbuka dan adil?
- Apakah ada pungutan atau syarat yang tidak tertulis?
- Apakah setiap lulusan mendapat kesempatan yang sama?
Menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah kewajiban pihak sekolah — bukan mempertanyakan siapa yang bertanya, melainkan apa yang ditanyakan.
"Sekolah negeri dibiayai uang rakyat. Maka pintunya harus terbuka untuk rakyat. Menutup diri, meragukan, dan menghina bukan sikap pelayan publik. Kebenaran tidak akan pergi hanya karena diusir atau diragukan."
"Suara Keadilan Rakyat Indonesia tetap berdiri tidak diukur dari seberapa bagus kartunya, melainkan dari seberapa lurus kebenaran yang diperjuangkan."
Redaksi juga akan konfirmasi untuk berita Selanjutnya ke Dinas pendidikan provinsi Sulawesi Utara.
( Safril ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar