GmnI Pandeglang Desak Pamangku Kebijakan Benahi Aturan Waralaba Yang Cenderung Pro Kapitalis Dan Bunuh Usaha Kecil

Pandeglang, Newsskri.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPC GMNI Pandeglang menilai tidak sehatnya tata kelola waralaba di Kabupaten Pandeglang dan lemahnya Pemkab dalam menegakan Perda Nomor 04 Tahun 2017 perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Warung Modern. 

Erik Setiawan Wakabid Kaderisasi mengatakan hingga saat ini masih banyak ditemukan waralaba yang dengan sengaja melanggar aturan tanpa memikirkan azas manfaat atas alasan Perda tersebut ditetapkan. 

Adanya Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Warung Modern tetap harus mempertimbangkan keberadaan Warung Kecil sehingga perlu ada pembatasan atas pendirian Waralaba sesuai yang telah diatur dalam Perda. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perekonomian yang mendominasi dan Pedagang Kecil bisa tetap bertahan.

TB Muhamad Afandi selaku ketua DPC GMNI Pandeglang Meminta kepada KOMISI I DPMPTSP dan Satpol PP harus tegas kepada pihak waralaba yang melanggar Perda tersebut,jika mereka tidak berani menutup waralaba yang melanggar aturan berarti mereka melakukan Konsfirasi Busuk suatu penghianatan.

Kita tau didalam perda nomor 4 tahun 2017 Perubahan atas perda nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba warung modern dipasal 4A poin 1 Dalam rangka memenuhi azas keadilan dan pemerataan, pembangunan 

waralaba dalam bentuk toko modern di setiap Kecamatan maksimal 4 (empat) buah kecuali di Ibu Kota Kabupaten dan Kawasan Ekonomi 

Khusus Tanjung Lesung.

Akan tetapi kalau kita melihat realita yang terjadi bahkan perkecamatan ada yang lebih dari 4 artinya mereka sudah tidak mengindahkan lagi peraturan daerah tersebut buat apa ada perda jika DPRD komisi 1, DPMPTSP dan Satpol-PP Lemah dan Buta seolah olah tidak tau.

Kami juga mengetahui bahwa ada beberapa waralaba yang seharusnya habis kontrak akan tetapi patut diduga diperpanjang artinya ada Kongkalikong antara pihak dinas terkait dengan pihak waralaba.

Seharusnya jika waralaba yang habis kontrak dan Perkecamatan lebih dari 4 seharunya direlokasikan dan tidak diperpanjang kembali.

Maka untuk itu DPC GMNI Pandeglang menuntut :

1. Komisi 1 DPRD kabupaten Pandeglang Jangan menjadi penghianat Rakyat harus berani Menutup waralaba yang sudah melanggar Perda nomor 4 tahun 2017.
2. Satpol PP jangan menjadi macan ompong yang tidak berani menindak tegas pelangar perda.
3. Pecat Kadis DPMPTSP dan Kabid perijinan karna sudah melegalkan waralaba yang melanggar.
4. Tutup waralaba yang melanggar Peraturan daerah. (Red)