 |
| Dedy Gumelar alias Mi'ing |
Pandeglang - newsskri, Nama aslinya Dedy Gumelar, tapi lebih populer dengan sebutan “Mi’ing”. Teguh Iman Pradana dalam bukunya berjudul “TERBUKTI BISA” menuliskan nama DEDY “MI’ING” GUMELAR dalam subjudul; LOMPATAN DEDY “MI’ING” GUMELAR. Penerbit Expose tahun 2013.
Mi’ing adalah seorang politikus yang diakui kiprah dan kepiawaiannya oleh banyak kalangan, baik oleh kawan bahkan oleh lawan sekalipun (rival politiknya) sebagai sosok politikus yang realistis, vokal dan berani.
Pejelasannya: Realistis dia memiliki pola pikir yang aplikatif, konstruktif dan praktis, artinya pola pikir dan gagasan-gagasannya yang kongkrit atau nyata sehingga sangat mungkin untuk dilaksanakan. Vokal dia sangat tegas dan selalu lantang dalam menyuarakan dan menyampaikan aspirasi masyarakat konstituennya. Berani serta selalu siap mengadapi segala risiko politik yang mungkin timbul dari masalah yang diperjuangkannya menurut hak dan kewenangan kapasitas diri Mi’ing sendiri.
Diketahui Mi’ing adalah mantan anggota Legislatif di DPR RI sejak terpilihnya pertama kali pada Pemilu 2009 dengan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dia menang di daerah pemilihan (Dapil) Banten Selatan: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, kala itu. Alasan dia terjun ke dunia politik adalah karena ‘panggilan jiwa untuk mengabdi’.
Belum lama ini, tepatnya pada pertengahan bulan Maret 2018, dalam kapasitasnya yang bukan sebagai anggota DPR RI lagi (hanya sebagai warga negara – Ed.) Mi’ing ternyata masih perduli dan respek terhadap keluhan masyarakat Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Banten yang mengeluhkan sangat buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di kampung mereka. Mi’ing pun turun langsung untuk melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Mi’ing mengaku sangat prihatin atas kondisi jalan yang semberaut sehingga menurut penilaian dia kondisi jalan yang memang cukup sulit untuk dilalui oleh segala jenis kendaran. Juga jembatan yang sudah lama sekali rusak parah bahkan sudah bertahun-tahun ambrol itu tapi sampai saat ini masih belum ada penanganannya, bagi Mi’ing hal itu sangat memprihatinkan.
“Insya Allah akan saya bantu, apa yang bisa saya pribadi lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan warga Kiara Jangkung saya akan selesaikan, jika saya tidak mampu, hal ini akan saya sampaikan kepada yang berwenang,” tegas Mi’ing.
Kepada wartawan Mi’ing mengungkapkan keprihatinannya tentang dua hal. Pertama, buruknya infrastruktur, padahal menurut dia ketersediaan akses jalan yang memadai adalah modal utama untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat.
Kedua, untuk daerah Banten Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, masih ungkap Mi’ing, termasuk pada data nasional kondisi yang masih sangat lemahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) jika dibandingkan dengan IPM di daerah lain sehingga harus dibantu solusinya bagaimana supaya ketertinggalan IPM itu segera dapat di atasi.
“Tentu untuk mengejar ketertinggalan IPM itu harus dengan cara giat belajar dan banyak membaca,” ungkap Mi’ing.
Atas ungkapan keprihatinan Mi’ing itu, Sujana, aktivis dan penggiat literasi dan pendidikan, dia warga Kabupaten Pandeglang yang mendampingi Mi’ing dalam kunjungannya ke Kiara Jangkung dan sejumlah tempat-tempat lain sekitarnya, menyebut, kini Mi’ing sedang mempersiapkan pembangunan jembatan Kiara Jangkung.
“Sudah dirancang gambar jembatanya oleh ahli, dan akan segera dicek kembali ke lokasi untuk mengukur kekuatan deras arus air sungainya,” kata Sujana.
“Beliau juga membagikan bantuan buku-buku yang cukup banyak kepada komunitas penggiat literasi, perpustakaan dan lembaga pendidikan, bersipat bantuan hibah dari Perpustakaan Nasional,” imbuh Sujana mengatakan.
Sejauh pantauan Media News Skri menghadapi Pemilu 2019 mendatang Mi’ing sudah dipastika akan diusung oleh Parai Amanat Nasional (PAN) untuk kembali dicalonkan sebagai anggota DPR RI.
Dihimbau kepada masyarakat supaya dapat menggunakan hak pilihnya masing-masing dengan cerdas dan bertanggung jawab sesuai kata hati nurani. Karena dalam hak pilih yang digunakan itu menyangkut nasib, kepentingan dan kebijakan politik selama lima tahun kedepan. (Al/S.Ms)
