Jakarta, newsskri.com
Pembukaan Kongres Nasional VI Koalisi Perempuan Indonesia 2026: Menguatkan
Konsolidasi, Mendorong Kepemimpinan Perempuan yang Transformatif dan Ekologis Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan Forum
Konsolidasi Nasional Perempuan sebagai awal dari rangkaian Kongres Nasional ke-VI yang
merupakan musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk menetapkan dan
mengesahkan perubahan AD/ART, dengan menyusun garis besar kebijakan serta program
nasional dan mengesahkan pengurus nasional yang dipilih melalui perwakilan Balai
Perempuan, Cabang, dan Wilayah. Forum ini memiliki lima (5) isu yang disajikan dengan
berbagai talkshow dengan tema “Perempuan Memimpin Keadilan Transformatif dan
Ekologis.”
1. Akses Hak Ekonomi Perempuan dan Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif dan
Inklusif
2. Membangun Strategi Transformatif dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Berbasis Gender
3. Memperkuat Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik maupun Publik.
4. Menagih Demokrasi yang Berkeadilan Gender di Tengah Krisis Sosial dan Politik
5. Memperkuat Aksi dan Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim dan Transisi Energi
yang Adaptif dan Inklusif
Rangkaian acara dalam Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia ke-VI ini turut
dihadiri oleh para akademisi, jaringan masyarakat sipil, aktivis, pejabat negara dan
mitra-mitra lainnya sebagai narasumber serta peserta.
Konsolidasi Politik Perempuan sebagai Bagian Penting Perjalanan Demokrasi
Indonesia.
“Tantangan perempuan yang semakin berat dan rumit di tengah isu-isu yang marak terjadi,
mendorong kita untuk terus saling bekerja sama antar jaringan dan organisasi masyarakat
lain. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” pungkas Ibu Arifatul. Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada Koalisi Perempuan Indonesia atas terselenggaranya Kongres
Nasional bertema “Perempuan Memimpin Keadilan Transformatif dan Ekologis”. Forum ini
dipandang sebagai ruang konsolidasi politik perempuan yang penting dalam perjalanan
demokrasi Indonesia.
Ketidakadilan struktural masih nyata: kesenjangan upah, terbatasnya akses perempuan
terhadap sumber daya dan permodalan, serta keterwakilan politik yang masih rendah (sekitar
22% di DPR RI dan 16% di DPRD provinsi periode 2024-2029). Perempuan pedesaan,
pesisir, dan kelompok rentan menjadi yang paling terdampak, termasuk dalam kebijakan
transisi energi yang belum sepenuhnya berperspektif keadilan gender, padahal perempuan
memiliki pengetahuan lokal yang penting bagi keberlanjutan ekologi.
Kongres ini diharapkan menjadi momentum penguatan gerakan perempuan sebagai
penggerak utama keadilan transformatif dan ekologis di Indonesia
Konsolidasi Kongres Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Bagian dari Upaya Kolektif
Membengun Kekuatan Gerakan Perempuan di Indonesia
Mike Verawati Tangka, menyampaikan bahwa Konsolidasi Nasional ini menjadi langkah
awal menuju Kongres Nasional VI yang lebih substansial dan berdampak.
“Hari ini kita memulai konsolidasi sebagai bagian dari mandat organisasi untuk
memperkuat arah gerakan ke depan. Ada lima isu utama yang akan dibahas, mulai dari
demokrasi, perlindungan perempuan, hingga isu lingkungan dan perubahan iklim,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perempuan tidak lagi berada pada posisi marginal, melainkan sebagai
aktor penting dalam mendorong perubahan sosial. Koalisi Perempuan Indonesia juga akan
membahas penguatan organisasi, peningkatan perlindungan korban kekerasan berbasis
gender, serta mendorong keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di ruang-ruang
pengambilan keputusan.
Talkshow Nasional dalam rangkaian Kongres Nasional VI Koalisi Perempuan Indonesia
menegaskan arah agenda politik perempuan yang berfokus pada keadilan ekonomi,
demokrasi inklusif, serta transformasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan ekologis.
Adapun poin-poin agenda dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
1. Keadilan Ekonomi dan Kedaulatan Perempuan
Mendorong optimalisasi Dana Desa dan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen
perlindungan ekonomi perempuan melalui skema tabungan, jaminan, dan hibah yang
berpihak pada perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak ketimpangan.
2. Pembangunan Berkeadilan dan Berbasis Komunitas
Menuntut model pembangunan yang adil, termasuk dalam proyek energi dan infrastruktur,
dengan memastikan kepemilikan langsung komunitas lokal—termasuk perempuan—guna
mencegah pemiskinan akibat relokasi dan menjamin keberlanjutan penghidupan.
3. Transformasi Perspektif Sosial dan Penghapusan Patriarki
Mengkritisi dan mendorong perubahan atas pola pikir patriarkal yang masih membatasi
otonomi perempuan, serta memastikan pengakuan perempuan sebagai subjek penuh dalam
keluarga, ekonomi, dan ruang publik.
4. Kebijakan Berbasis Riset dan Pengetahuan Lokal
Menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berbasis data, riset, dan pengalaman
komunitas, dengan memperkuat jaringan akar rumput sebagai sumber pengetahuan dan
praktik baik.
5. Penguatan Gerakan dan Konsolidasi Politik Perempuan
Menjadikan kongres sebagai ruang konsolidasi gerakan transformatif melalui
pengorganisasian perempuan, penguatan ruang aman, serta kolaborasi lintas sektor untuk
merespons krisis demokrasi dan ketimpangan global.
6. Kepemimpinan Perempuan dalam Agenda Kebijakan Nasional
Mendorong perempuan untuk memimpin arah kebijakan berbasis data, memperkuat strategi
gerakan, serta memastikan konstitusi dan kebijakan publik melindungi prinsip kesetaraan,
keberagaman, dan keadilan.
Sebagai arah perjuangan bersama menuju Perempuan pemimpin keadilan transformatif dan
ekologis, yang dirumuskan melalui lima sesi diskusi tematik:
Adapun poin-poin agenda dan rekomendasi utama adalah sebagai berikut:
1. Akses Hak Ekonomi Perempuan dan Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif dan
Inklusif
Mendorong perluasan jaminan sosial yang inklusif bagi perempuan, khususnya pekerja
informal, perempuan adat, dan kelompok rentan; memastikan akses langsung terhadap
bantuan sosial; mengurangi beban kerja perawatan; serta memperkuat akses perempuan
terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, pembiayaan, dan teknologi.
2. Membangun Strategi Transformatif dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Berbasis Gender
Menguatkan strategi transformatif melalui reformasi kebijakan yang responsif gender,
peningkatan akuntabilitas platform digital, perlindungan korban yang komprehensif, serta
penguatan literasi gender dan keamanan digital untuk menghadapi pola kekerasan yang
semakin kompleks.
3. Memperkuat Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik maupun Publik.
Mendorong implementasi nyata kebijakan afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan,
penguatan pendidikan politik perempuan, peningkatan komitmen partai politik, serta
pengawasan terhadap praktik politik yang masih bias gender dan struktural.
4. Menagih Demokrasi yang Berkeadilan Gender di Tengah Krisis Sosial dan Politik
Menegaskan pentingnya demokrasi yang inklusif, substantif, dan berperspektif feminis;
memperluas ruang aman bagi kelompok rentan; serta melawan penyempitan ruang sipil,
praktik otoritarianisme, dan pembungkaman suara perempuan, termasuk di ruang digital.
5. Memperkuat Aksi dan Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim dan Transisi Energi
yang Adaptif dan Inklusif
Menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam transisi energi; memastikan partisipasi
bermakna dalam pengambilan keputusan; mendorong kebijakan berbasis keadilan iklim; serta
menghentikan praktik pembangunan yang merampas ruang hidup dan memperparah
ketimpangan ekologis.
Melalui rekomendasi ini, Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan komitmennya untuk
terus memperkuat gerakan perempuan sebagai kekuatan politik yang mampu mendorong
perubahan sistemik menuju Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar