Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Redaksi halaman

gambar pantai

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Iklan

Tag Terpopuler

Tim Itwasum Polri Sambangi Polda Sulut, Lakukan Audit PNBP dan BLU

Selasa, 11 Februari 2025 | Februari 11, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-02-12T01:52:21Z


MANADO,newsskri.com


Tim Itwasum Polri dipimpin oleh Kombes Pol Sugeng Utomo melaksanakan audit PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BLU (Badan Layanan Umum) Tahun Anggaran 2025 di Polda Sulawesi Utara.

“Atas nama Kapolda Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim beserta seluruh anggota dari Itwasum Polri di bumi nyiur melambai. Kehadiran Tim Audit ini merupakan bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam lingkungan Polri,” kata Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi, saat menerima Tim di aula Tribrata Polda Sulut,” Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, inti dari kegiatan audit ini adalah untuk monitoring sejauh mana PNBP dan BLU dapat dikelola dengan baik, terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat dan penyetoran kas negara, juga transparansi atas penerimaan PNBP pada satuan kerja, khususnya di Polda Sulawesi Utara.

“PNBP dan BLU memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. oleh karena itu, pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” kata Wakapolda.

Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan hasil audit yang diperoleh nantinya dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP.

Penulis: Nesar /Ismail.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update