Jakarta ,newsskri.com
Belum lama ini Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, hakulyakin punya bukti kuat bahwa partainya hendak disingkirkan sebagai peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Ia mengatakan sudah mengantongi bukti digital maupun tertulis jika diperlukan saat menghadapi sengketa Pemilu.“Tentu kami kantongi bukti-bukti tersebut. Di lapangan ada, bukti-bukti digital, tertulis, yang kami kumpulkan. Sebagaimana mekanisme sengketa Pemilu, sudah kami siapkan,” kata Ridho di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Desember 2022.Kendati demikian, Ridho mengatakan bakal menunggu pengumuman penetapan peserta parpol Pemilu oleh KPU yang digelar besok, Rabu, 14 Desember 2022. Toh jika partainya ternyata tidak lolos, Ridho menyebut sudah menyiapkan amunisi untuk sengketa.“Ini proses yang kami siapkan. Kami akan lihat gimana besok pengumumannya. Kita sudah dan sedang mempersiapkan,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyebut ada gigantic power alias kekuatan besar yang berupaya menyingkirkan partainya. Menurut dia, Partai Ummat mendapatkan info A1 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen, kecuali Partai Ummat.
“Kami dapat informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 besok, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali Partai Ummat,” kata Amien.
Amien merujuk kekuatan besar ini sebagai rezim saat ini. Adapun keputusan KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat disebut Amien sangat bias dan penuh kejanggalan. Apalagi, kata dia, beredar informasi di media ihwal adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu.
“Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Ummat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024,” kata dia.
Oleh sebab itu, kata Amien, Partai Umat bakal melayangkan warkat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berisi tiga tuntutan. Dia mengatakan Partai Ummat menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan parlemen untuk diaudit tim independen.
Selain itu, Partai Ummat turut menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlemen diaudit secara independen dan dibuka ke publik. Adapun tuntutan terakhir, Partai Ummat menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memberhentikan pihak yang melakukan pelanggaran.
“Kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024,” kata Amien.(red)
