Tag Terpopuler
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
×
Kategori Berita
Cari Berita
- Ekonomi (27)
- Hukum (101)
- Nasional (279)
- Pendidikan (42)
- Peristiwa (8)
- Politik (21)
- REDAKSI (2)
- internasional (6)
Copyright ©
Iklan
Di terbitkan Berdasarkan
Undang-Undang PERS Nomor40 Tahun 1999
SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA
Badan Hukum
PT. SUARA KEADILAN RAKYAT INDONESIA
Nomor AHU-008260.AH.01.30.Tahun 2023.
NOTARIS
Zulfahmy Yanuar Adam, S.H, M.Kn
EMAIL REDAKSI
newsskri@gmail.com
PENDIRI
Safril Koto, Akmal Hadi,
PENANGGUNG JAWAB
Safril
PEMBINA
Mayjen (Purn) Asril Amzah Tanjung.
Kapten. (Purn) Eko. S. Hadi. Amd
Alstein Nesar Manumpil
Amirudin ZA,S.AG
H.Alwin
Sandi Muliawan Widjaja
RUDI
DEWAN PENASEHAT.
Syafril, SH
Drs H. Syakrowi zen SH. MH
. Suardi.(ketua ,HPN.kota tangerang)
Suardi.skb
DEWAN KEROHANIAN
H. gojali.
PIMPINAN UMUM
H.M Qemar Karim
Direktur utama
Januardi.
PIMPINAN PERUSAHAAN
Maya Sundari.
Helmina Tampubolon(Wakil)
PIMPINAN REDAKSI
Safril koto
Sandi Muliawan widjaja (wkl).
WAKIl PIMRED
Ali Supendi, S.H.,
Hari Stiawan S.I .Kom.,
PANESEHAT Hukum
Ali Supendi, S.H
Imas Hilatunnisyah,SH.MM.MSi
Rudi Afriansa ,SH.
LITBANG
Afriliana
REDAKTUR EXSKUTIF
H Muhamad cen
REDAKTUR PELAKSANA
Ali Supendi, S.H
SEKRETARIS
Arsifah A,Asmi.
BENDAHARA
Fina Safriana
Ismail Saputra
EDITOR
Imanuel Adven Anunut
STAFF REDAKSI
Hendri
Deliya febriani
Sophia Trisnawati
Investigasi
Randi candra
Ardi Anan, SH.
DEWAN REDAKSI
Safril Koto
Ali Supendi, SH
Akmal Hadi
Liputan Istana Presiden .
Dahlia Febriyani
KOORDINATOR LIPUTA
Nurul, A
MPR, DPR RI
Irin kemas
Eri Sunandar.
Kejaksaan Agung
Akmal Hadi.
Ombudsman
Budi k.
DKI jakarta
Sophia Trisnawati (Ka.korwil)
Hermawan .
Supriyadi.
Jakarta Selatan
Ahmad Fauzan ( kpl Biro).
Soli AbdulRahman
Sirojudin
Jakarta barat
Ikhwan Abadi
Randi Candra
Jakarta timur
Yayan s
Refnaldi
Jakarta pusat
Ikhwan Abadi
Korwil Banten
Samsul Bahri (kpl kowil)
Wirson risman
Indra joni
.
Biro kab/kota madya Bogor
Hari.
Arsifah
KordinatorTangerang raya
Rizwan Aidil ( kpl. Perwakilan).
Boy Alexander
Ramadhan
Biro kota Tangerang
Wisnu Wardana(kpl).
Irin Kamas
Andriyano Anugrah
Rinaldi
KABUPATEN TANGERANG
Wisnu Wardana (kpl)
Nuriyaman
David Natanael Manik
Sufriadi Sinaga
TANGERANG SELATAN
Dirman(kpl Biro)
Sargono
Propinsi Banten
Syamsu Bahri ( kpl korwil)
Hendri Eeng.
Kabupaten Lebak
Syamsul B.
BIRO kota Bogor
Jon
BIRO PANDEGLANG
Yusron (Kabiro)
BIRO KARAWANG
Jun junaidi ( kpl Biro)
Ugi .
BIRO KUNINGAN
Nurhadi
BIRO INDRAMAYU
Afifuddin
Jawa Barat
Herdy Sijabat (kapowil).
BIRO JAWA TIMUR
Sofiyan
Saful Bahi
Biro malang kab/kota
Ahmad Soleh
Biro propinsi Lampung
(Nedi)
Korwil Sumsel.
Birin
Kabupaten Lahat
( Di cari )
Biro Riau kepulauan
Edy (kpl Biro)
Biro Batam
Safarudin
Sumbar
Afrizon koto(ka korwil)
Yusril koto
BIRO SUMUT
Toto. S
Ulung s
Korwil Bangka Belitung
Zulkarnai
Susilawati
Roni Saputra
Biro Palembang
Di cari.
Biro Jambi
M. Naser
Biro Riau
Hermain
Biro Pesisir Barat (Krui)
yepta Rijaya
Kalimantan Barat
Hendrik
Usman
Perwakilan Maluku Utara
Raymon Caniago
kota Madya Manado
Ismail Hamadi
kabupaten Minahasa
Alstein Nesar Manumpil (kpl Biro)
Menahasa Tenggara
Hanny krestofel Gumalang (ka.Biro).
Minahasa Utara
Rydel Gumalang.(ka.Biro).
kabupaten Bolmong
Dicari. (Kpl biro).
Kabupaten Salayar
(Dicari).
Polda Sulut
(Alstein Nesar N).
KORWIL INDONESIA TIMUR
Ismail Hamadi .(kepala Korwil).
Biro Tidore
Chika Citra lestari.
Biro Ternate
Ismit Mohtar
Biro Papua & Papua Barat
(..,cari..)
PT keadilan rakyat Indonesia
BRI 720701004536531 a/n Safril
Bank BCA 8681 1266 43 a/n Maryatun
Redaksi.
Jln Ciujung Raya no 4 Rt 01/009 Kel Karawang kec Karawaci kota Tangerang
Tata usaha.
Komplek Palem Mutiara Blok C. 10 No. 66 Cengkareng Jakarta
Pusat
Tata usaha Daan Mogot raya no 5B
Jakarta barat
Telepon: 088973802372/ 0858315860 / 0821134676 /081367093927
pedoman Dewan Pers
Peraturan Dewan Pers
Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar