Tanggamus,newsskri.com
Ratusan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes di wilayah Kabupaten Tanggamus menggelar aksi damai di lapangan pemerintah setempat pada Selasa 21 Maret 2023.
Hal itu sebagai bentuk kecemasan atas nasib mereka terkait mencuatnya isu pemutusan pegawai honorer daerah pada Oktober mendatang.
Mereka menuntut penambahan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam aksi damai itu ratusan honorer di Kabupaten Tanggamus melakukan zikir dan doa bersama, dipandu seorang ustadz.
Perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Tanggamus Alam mengatakan, pihaknya menuntut pemkab menambah kuota pengangkatan PPPK. Aksi itu sebagai buntut kekecewaan atas audiensi yang dilakukan yang menemukan jalan buntu.
"Aksi ini dilakukan karena respon baik pemerintah atau legislatif dalam audiensi terus menemui jalan buntu alias tidak ada tanggapan terkait nasib honorer daerah,"ungkapnya.
Mereka tenaga kesehatan saat pandemi Covid-19, menjadi garda terdepan. Kami dibutuhkan. Tapi saat kuota pengangkatan PPPK untuk nakes tahun ini jumlahnya tidak sebanding.
"Ada ketimpangan yang sangat jauh dengan tenaga pendidikan," tanya Alam.
aksi damai itu diikuti sekitar 500 Nakes honorer yang bertugas di instansi kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit yang ada di Tanggamus.
Para nakes menuntut kesejahteraan nasibnya untuk bisa menambahkan formasi pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (P3K). Upaya ini dilakukan karena mereka cemas Pemerintah pada 2023 berencana akan melakukan pemutusan pegawai honorer dan pemutusan Sk pegawai daerah di bulan Oktober nanti, Selain itu juga usai pemutusan pegawai honorer di bulan Oktober nanti Pemerintah Kabupaten Tanggamus Belum Ada kejelasan terkait nasip Mereka.
Mereka mengatakan bahwa dari informasi beredar untuk pengangkatan P3K di tahun 2023 ini hanya sebanyak 55 orang. Sementara jumlah Nakes di Tanggamus baik yang memiliki SK Daerah, PTT (Pegawai Tidak Tetap) Dan Tenaga Sukarela Murni (TKS) ada sebanyak 700 orang.
Mereka meminta Pemkab Tanggamus segera berkirim surat ke Pemerintah Pusat sambil melakukan validasi jumlah total nakes honorer yang akan diusulkan, agar bisa menjadi P3K,” pinta mereka.
Sementara, sejumlah perwakilan massa diterima oleh Sekretaris Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis dan jajaran.
Usai berdiskusi, perwakilan massa Harmoko menyatakan, pemerintah kabupaten meminta waktu seminggu untuk mencarikan solusi terbaik.
"Pak sekda tadi sudah menerima aspirasi kita untuk mengusahakan menambah alokasi PPPK nakes," kata Harmoko usai pertemuan dengan Sekkab.
"Kami diminta bersabar. Sebab dalam waktu satu minggu ke depan, Pemkab Tanggamus akan mencari solusi dan mengupayakan penambahan kuota," sebut dia.
"Apapun hasilnya nanti, tentu kami bermusyawarah lagi. Apa menerima dengan ikhlas atau melakukan aksi mogok kerja. Itu hasilnya nanti setelah kami musyawarah," pungkasnya.
Sekkab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis menyatakan, aspirasi dari para honorer nakes dan non nakes ditampung dan akan dikomunikasikan kembali.
Hamid menyatakan, Pemkab Tanggamus bakal berupaya supaya ada penambahan kuota PPPK untuk honorer nakes dan non nakes.
"Tadi kita sudah sampaikan, minggu depan akan ada komunikasi lagi. Jadi tidak perlu ramai-ramai seperti ini. Cukup perwakilan. Kan, kasihan jauh-jauh. Belum lagi sewa kendaraan," tandasnya.
Intinya, terus Hamid, Pemkab Tanggamus bakal mencari titik tengah dan berusaha agar formasi PPPK untuk honorer bisa ditambah.
Menurut Hamid, untuk penambahan kuota PPPK, hal tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.
Sementara pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap kemampuan anggaran untuk menggaji PPPK yang direkrut.
(Hanapi)
