Jakarta,newsskri.com
Baru -baru ini Beberapa partai Yang mendaftar untuk pemilu tahun 2024 ke KPU yaitu Partai Perkasa Partai Pandal Partai Masyumi juga Partai Persatuan Bangsa , Partai Kelautan berseta Partai Reformasi yang di katakan Masih berjuang untuk mendapatkan Pemilu 2024 nanti
Pada 17 Oktober mereka Mengadakan Deklarasi untuk mendapatkan hak nya untuk Melaksanakan pemilu Bahwa KPU RI Penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu Melakukan tidak jujur dan tidak adil yang di nilai perampasan hak Konstitusional Partai Politik.
Seperti yang di ketahui Parpol yang telah Berbadan hukum Apabila Menyadi Peserta Pemilu Wajib mendaftar di KPU Sebagaimana Ketentuan UUD nomor 7 tahun 2017.
Tetapi dalam pelaksanaan di hambat oleh system Informasi Parpol (sipol) KPU yang di atur dalam undang -undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan hanya sumber peraturan KPU (PKPU) no 4 tahun 2022
Dikarnakan KPU adalah pelaksana Norma hukum bukan pembuat norma hukum maka sipol KPU sebagai bentuk " Deklarasi"KPU tidak bisa di jadikan norma yang mengikat parpol untuk menjadi Parpol Peserta Pemilu
Jadi sipol KPU hanya sebagai instrumen untuk membantu dan memudahkan parpol dalam rangka mengisi data dan pomulir ( Dokumen) bukan untuk mendiskusikan dan mengemilinasikan Parpol peserta pemilu.
Acara ini untuk memperkuat instrumen untuk menggugat bersengketa hak sebuah partai dan konsekuen untuk mencari ke Adilan beserta memperbaiki tatanan Bangsa dan bernegara 16 Agustus 2022 ketua KPU RI menyatakan 16 partai yang tidak lengkap pendaftaran nya itu jelas satu upaya yang sangat terstruktur, masif dan sistematis oleh KPU untuk membasmi 16 partai politik yang tidak dapat melakukan gugatan sangketa yang menjadi sarat mutlak untuk partai politik melakukan upaya mengajukan gugatan di pengadilan demi membela konstuent partai di Indonesia(red)
