Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Redaksi halaman

gambar pantai

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Iklan

Tag Terpopuler

Charlie Wijaya Melaporkan ke KPK Dugaan Terkait Masyarakat Di Ancaman PKH Minsel dan Bansos Yang Di Sulawesi Utara

Senin, 07 Desember 2020 | Desember 07, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-12-07T09:05:16Z


Jakarta,Newsskri._---KPK sebelumnya sudah menetapkan Menteri Sosial tersangka. Menteri Sosial Juliari Batubara terlibat korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Menteri kedua yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu yang berdekatan. Apresiasi yang setinggi-tingginya harus Rakyat Indonesia berikan kepada KPK karena sudah mengamankan uang Rakyat dari pencuri uang Rakyat. KPK seolah sudah menganut prinsip dari mantan Jaksa Agung, Baharuddin Lopa: "Biarpun besok kiamat, hukum harus ditegakkan hari ini!". Itu lah yang pernah disampaikan oleh mantan Jaksa Agung. 



"Iya benar, Saya sudah melaporkan ke KPK bahwa kemarin Masyarakat di Minahasa Selatan mendapatkan ancaman karena ini lagi Pilkada jadi mereka dapat ancaman kalau misalnya tidak memilih salah satu pasangan calon maka akan dihapus dari daftar PKH. Kita tahu bersama Menteri Sosial sudah di jadikan tersangka terkait bansos Covid-19. Saya juga meminta KPK sudah saatnya periksa bansos Covid-19 khususnya di Sulawesi Utara, sebab di sini bisa seenak hati dilakukan oleh yang mempunyai kepentingan dan  sebab Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang di istimewa kan oleh Mensos," ujar Charlie Wijaya, Senin (7/12/20). 

Juga Carlie Wijaya di wawancara melalui telekomunikasi oleh wartawan newsskri.com .

Menteri Sosial Juliari Batubara merupakan Wakil Bendahara disalah satu Partai Politik. Ini jelas sangat memalukan. Tentu, Juliari tidak sendiri. Semua yang terlibat harus segera ditangkap dan ditahan oleh KPK. Karena bantuan sosial (bansos) ini sangat diperlukan oleh Masyarakat, bahkan sampai ada masyarakat yang menunggu dan kelaparan. 


Jika KPK turun dan keliling ke seluruh kota di Indonesia, Rakyat akan bisa kompak dalam menunjukkan siapa para pelaku koruptor bansos Covid-19. Sebab bahkan sebelum ada masa tenang pilkada, Segala bantuan Pemerintah pusat, diramu seolah kebaikkan hati elit daerah. Kejanggalan  ini saat nya untuk segera diakhiri. Sulawesi Utara harus bangkit dan keluar dari masa gelap politik ukap Carlie Wijaya itu.(Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update