Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Redaksi halaman

gambar pantai

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Iklan

Tag Terpopuler

Silmy Karim klaim hentikan praktik pungli izin tinggal WNA

Selasa, 17 November 2026 | November 17, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-18T04:07:09Z


Jakarta,newsskri.com


Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing, Silmy Karim, mengklaim telah menghentikan praktik pungutan liar dalam layanan keimigrasian setelah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023.

"Saya menghentikan dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran pada 2024," kata Silmy ditemui usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu mengatakan dirinya tidak terlibat dalam praktik tersebut dan juga membantah tuduhan memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal WNA.

"Tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Silmy Karim setelah salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK, Yohannes Sri Windarto, mengungkapkan bahwa praktik pengumpulan uang dari pemohon keimigrasian telah berlangsung sejak sebelum 2018.

Yohannes yang merupakan anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengaku mengumpulkan uang yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket" dari pemohon sejak tahun 2018 hingga 2025.

Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan praktik pungutan itu merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan.

Ia juga mengatakan keterangan saksi menunjukkan bahwa Silmy Karim berupaya menghentikan praktik tersebut.

"Jadi, memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.

Menurut Dodi, kliennya menginisiasi penerapan sistem pengurusan perizinan keimigrasian secara daring melalui aplikasi setelah menjabat dirjen Imigrasi.

Ia juga merujuk Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani Silmy Karim, yang isinya menginstruksikan agar seluruh layanan melalui Molina dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka.

Dalam perkara tersebut, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.

Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.

Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Silmy didakwa Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Syafril/red

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update