Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Redaksi halaman

gambar pantai

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Iklan

Tag Terpopuler

Penyidik Polda Dipersoalkan: Paksa Wartawan Jawab, Rampas HP, Ambil IMEI Tanpa Rekomendasi Dewan Pers

Minggu, 15 November 2026 | November 15, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-15T11:30:53Z



KOTAMOBAGU,newsskri.com

Kasus yang menimpa wartawan Bambang Thalib kini menjadi sorotan tajam. Bukan sekadar pemanggilan biasa, tapi diduga sarat pelanggaran prosedur dan bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

Parindo Potabuga dengan tegas menyebut, apa yang dilakukan penyidik Polda terhadap Bambang Thalib sudah di luar nalar hukum pers.

Bagaimana tidak? Seorang wartawan dipaksa menjawab semua pertanyaan berkaitan dengan pemberitaan PETI Nuntab, padahal penyidik belum mengantongi Rekomendasi Dewan Pers. Padahal, dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sengketa pemberitaan wajib diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Bukan dengan cara pemaksaan ala penyidik.

Yang lebih mengkhawatirkan, HP wartawan Bambang Thalib diduga diambil, bahkan nomor IMEI-nya ikut diambil. Untuk apa? Apakah seorang wartawan kini diperlakukan seperti pelaku kejahatan?

"Ini sungguh di luar nalar dan terkesan diskriminatif. Wartawan bukan penjahat," tegas Parindo.

Pertanyaan kritis pun muncul: Siapa sebenarnya Enal dan Saenal yang merasa tersinggung dengan pemberitaan PETI Nuntab? Mengapa laporan mereka begitu cepat diproses, sementara perusakan ekosistem Hutan Dumoga oleh aktivitas PETI justru dibiarkan?

"Jangan-jangan Enal dan Saenal adalah pemain ilegal yang selama ini merusak ekosistem di Hutan Dumoga. Itu yang harus ditelusuri Polda, bukan malah membungkam wartawannya," ujar Parindo.

Tak berhenti di situ, Aliansi juga mempertanyakan kehadiran penyidik Polda di Unit Tipidter Polres Kotamobagu. Apakah sudah meminta izin Kapolres atau main masuk begitu saja? Jika tanpa izin, ini bukan lagi soal etika, tapi soal pelanggaran hierarki dan tata tertib institusi.

AKSI MURNI ALIANSI, TANPA ATRIBUT ORGANISASI

Parindo juga menegaskan, untuk Aksi Aliansi LSM dan Wartawan esok hari, peserta tidak akan membawa atribut organisasi manapun.

Karena ini murni Aliansi, bukan aksi satu organisasi.

"Jadi pihak PWI tidak perlu kaget atau memperbesar masalah, seakan-akan aksi Aliansi esok hari adalah aksi ilegal. Ini aksi murni untuk kepentingan bersama, untuk membela kemerdekaan pers," tegas Parindo.

Karenanya, Aliansi Aktivis, LSM dan Media akan turun aksi esok hari. Bukan untuk membela satu orang, tapi untuk membela kemerdekaan pers dan kepentingan bersama.

"Jangan sampai kejadian yang menimpa Bambang Thalib akan terjadi pula kepada kita sebagai insan pers. Hari ini Bambang, besok bisa siapa saja," kata Parindo.( Ikmal ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update