Pariwisata
Terkait pembebasan proyek tersebut Seruan aksi Masarakat menyatakan korban dari proyek tersebut berseta mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua, Selasa (7/11) di Demo halaman Kantor DPRD Sulut.
Aksi ini untuk kesekian kalinya dilakukan terkait penggusuran. Kurang lebih satu tahun mereka menyampaikan aspirasinya belum juga ada tanggapan dari pemerintah sulawesi utara.
Salah satu warga klase 2 kecamatan mandolan kabupaten Minahasa yang di konfirmasi oleh jurnalis RF mengatakan " Setahu saya masarakat itu ada yang mempunyai surat tanah yang di ketahui oleh hukum tua (kepala Desa) belum di bayar sebagian di ganti Rugi oleh pemerintah dengan bentuk ganti pohon tanaman dan sekarang proyek politeknik pariwisata itu udah di serahkan ke pariwisata oleh kontrator " Ulas RF tersebut.
politeknik parawisata, PT sentra kaya jaya , biang lala.
Selain itu sertifikat, setiap kepala keluarga juga diberikan peralatan kebun untuk bertani. "Dan Pak Gubernur waktu itu meminta kami menggarap lahan tersebut. Sekarang akan habis diambil Pemprov dan tidak diganti rugi," ungkapnya.
Dia mengaku ada waga diundang ke Polresta untuk minta persetujuan penggusuran. Pembayarannya hanya 20 ribu per meter. Dia pun mengaku kecewa dan meminta keadilannya.
Ini penghinaan pada petani. Kami menuntut keadilan. Ini sudah 1 tahun kami digusur secara paksa. Kami hanya cari makan. Kami hanya minta tolong kepada DPRD. Jangan bunuh Petani Kalasey Dua," seru Agustina.
Dia dan petani lainnya merasa kecewa penggusuran paksa sampai aparat mengeluarkan tembakan gas air mata. Untuk itu, dirinya dan para petani meminta keadilan di DPRD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay mengatakan, DPRD adalah tempat untuk menampung aspirasi sesuai aturan yang berlaku.
Politisi Partai Nasdem ini menerangkan, pendirian Poltekes Pariwisata di daerah tersebut bukan milik perorangan. Namun, itu dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
Dia juga berjanji akan jadwalkan untuk hearing dan membahas agenda pertemuan dengan pihak terkait.
"Kita akan undang untuk bicarakan proses ini. Supaya mendapat kejelasan. Status kami menfasilitasi dan mempertemukan pihak terkait untuk dapatkan solusi bersama," jelasnya.
Mailangkay mengaku, secara pribadi dirinya mendukung pada perlindungan rakyat di Sulut, termasuk Petani di Desa Kalasey. Dia juga mengaku akan berada bersama rakyat untuk perjuangkan hak rakyat.
"Kita akan membawa aspirasi dan usulan agar Senin 13 November nanti rapat bersama rakyat dan stakeholder membahas masalah tanah di Kalasey Dua.
Penulis: syah Masloman.
