Jakarta,newsskri.com
Jumat, 23 September 2022. Dunia tengah memasuki krisis energi dan pangan global, baik sebagai akibat perubahan iklim maupun dampak dari perang Rusia vs Ukraina serta pelbagai kebijakan yang tidak berkeadilan. Akibatnya, ekonomi global mengarah kepada fenomena resesi dunia.
Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber energi minyak, gas, dan panas bumi terus melakukan inovasi menuju transisi energi baru terbarukan sesuai semangat Paris Agreement, 2015.
Akuntabilitas dan transparansi menandai corak kerja pengelolaan migas dan panas bumi, yang dilakukan otoritas perpajakan.
Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Minyak dan Gas Bumi merupakan kantor pajak yang khusus mengadministrasikan pengelola wajib pajak dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri migas dan panas bumi.
KKP Migas bertugas memberi pelayanan pengawasan kewajiban pajak. Khusus industri migas, KKP Migas satu-satunya KKP di Indonesia yang mengelola pajak minyak dan gas bumi, sehingga semua perusahaan minyak harus terdaftar di KKP Migas.
“Selama ini, kami mengelola penerimaan pajak penghasilan migas serta pajak bumi dan bangunan migas. Tahun ini targetnya untuk pajak minyak dan gas bumi, serta PBB sekitar 72 triliun rupiah,” ujar Kepala KKP Migas, Muh. Tunjung Nugroho, Rabu (21/9/2022) di Hall A, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Menurut Tunjung Nugroho, untuk pajak PPh minyak dan gas, KPP Migas bersama SKK Migas melakukan pengawasan dan pengelolaan operasional. “Kita bersama-sama mengerjakan lifting, cost recovery. Nah, kita dari sisi PPN pengawasnya,” ucapnya.
Basis pajak adalah laba. Perusahaan-perusahaan minyak yang labanya besar, sudah tentu wajib pajaknya juga besar, salah satunya Pertamina Hulu.
Namun, yang penting di sini, ujar Muh. Tunjung Nugroho, tugas KKP Migas adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi. Evaluasi atas akuntabilitas dan transparansi kerja perusahaan migas amat penting.
“Kami evaluasi laporan-laporannya dan pembukuannya. Dari evaluasi itu kita akan melihat bagaimana wajib pajak patuh pada kewajibannya. Wajib pajak adalah mitra kerja kami. Akhirnya, pajak itu dikembalikan kepada masyarakat, antara lain berupa subsidi BBM,” ungkap Kepala KKP Migas itu.
Permintaan migas makin tinggi. Migas masuk dalam kategori energi tak terbarukan, yang pada saatnya akan habis. Saat ini, negara mendorong transisi energi, dari energi fosil menuju energi baru terbarukan, termasuk panas bumi atau geotermal.
Indonesia termasuk negara kedua terbesar dunia yang memiliki geotermal terbesar setelah Amerika. Perusahaan-perusahaan panas bumi mengeksploitasi panas bumi untuk energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan (green energy).
Tunjung Nugroho melihat pameran di JCC Senayan ini menjadi salah satu kesempatan bagi KKP Migas menyampaikan kepada publik tentang pencapaian-pencapaian pemerintah dan stakeholder dalam membangun industri energi di Tanah Air.
“Ini industri yang sangat penting di negara kita. Energi dan pangan jadi kebutuhan semua masyarakat kita. Ada banyak industri kita yang semakin berkembang. Dengan pencapaian ini, negara semakin bersemangat dalam melayani warga negaranya,” Tutup Tunjung Nugroho(supryadi)
