Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Redaksi halaman

gambar pantai

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Iklan

Tag Terpopuler

Ketua Umum partai Golkar menegaskan Demokrasi diberikan kepada rakyat tidak boleh diambil kembali.

Rabu, 25 Januari 2023 | Januari 25, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-01-26T06:41:16Z

Jakarta,newsskri.com

Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Demokrasi diberikan kepada rakyat tidak boleh diambil kembali.

"Golkar komitmen dengan reformasi dan komitmen dengan hak demokrasi yang diberikan masyarakat. Hak yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak boleh ditarik kembali," katanya saat membuka Rakornis di Jakarta, Rabu malam.

DPP Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu 2024 untuk Wilayah Jawa I terdiri atas Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Baca juga: Partai Golkar gelar Rakornis Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I
Baca juga: Pakar: Elektabilitas Airlangga akan naik usai tokoh daerah ikut Golkar

Hak demokrasi itu, menurut Airlangga, adalah pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Partai Golkar bersama delapan partai lain terus berupaya agar pemilu sistem terbuka.

"Karena kalau sistem tertutup, rajanya Golkar, menang Pemilu 2004 dengan sistem tertutup, tingkat keterkenalan Golkar 99 persen sehingga kalau masyarakat ditanya, apakah kenal Golkar pasti kenal," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) secepatnya memutuskan gugatan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Dia meminta MK dalam keputusannya tetap mempertahankan hasil Keputusan MK Tahun 2008, yaitu sistem terbuka atau suara terbanyak murni.

"Kalau diubah, saya meyakini demokrasi Indonesia mundur," katanya.(sp)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update