Tanggamus. Newsskri.com.
Satu persatu kegiatan realisasi APBD tahun 2021 yang di duga Sarat penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung mulai mengemuka di masyarakat.
Sebagaimana di beritakan Media ini setelah saling tuding terkait biaya tagihan wifi Rp5,5 juta yang tak jelas pertanggung jawabannya, dan kegiatan pelatihan siskeudes yang menelan anggaran hingga 65 juta lebih dengan hanya peserta pelatihan para perangkat pekon, kini muncul indikasi mark-up anggaran program jambanisasi untuk warga tahun 2021.
Dalam pelaksanaan realisasi setiap keluarga penerima manfaat (KPM) di berikan bantuan material berupa 2 sak semen, 1 unit closed, 2 batang paralon ukuran 4 meter, 1/2 mobil L300. Untuk pelaksanaan pengerjaan dan ongkos tukang di kerjakan oleh KPM dengan swadaya sendiri.
Alokasi anggaran untuk kegiatan jambanisasi warga sebesar Rp. 44.775.000.- (Empat puluh Empat juta Tujuh ratus Tujuh puluh Lima ribu rupiah) untuk pengadaan material yang di berikan kepada 45 keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut salah satu warga penerima bantuan material jambanisasi wc di Pekon Sampang Turus bahwa apabila tidak memiliki persiapan uang pribadi dalam menerima bantuan material tersebut maka 1 unit wc tak mungkin bisa dibangun.
“Pemerintah pekonnya tanggung ngasih bantuan, kalau ga ada persiapan uang, wc itu ga bakal jadi, ya terpaksa hutang sana sini biar bisa di bangun wc nya, kalau ga kita bangun takutnya di marah” ungkap warga penerima bantuan.
Terpisah, Supriansyah selaku tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam program tersebut mengungkapkan, pemerintah pekon hanya memberikan bantuan material kepada warga, adapun biaya tukang dan kekurangan lainnya ditanggung penerima bantuan. Senin (24/12/2022).
“Kalau untuk ongkos ditanggung masing-masing warga, dari pekon berupa barang saja, untuk harga satuan barang yang dikasih ke masyarakat, saya selaku TPK tidak tau berapa nominal” ungkapnya.
Dijelaskannya, meski selaku ketua TPK namun Supri bukan sebagai pengelola anggaran pada kegiatan tersebut, yang mengelola anggaran pada kegiatan itu dikelola langsung oleh Kepal Pekon.
“Saya memang ketua TPK nya, tapi soal pembelanjaan barang dikelola langsung oleh Pak Kakon, dia langsung yang belanja untuk pengadaan barang” jelasnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Pekon Sampang Turus, Marhawi membantah jika pengelolaan anggaran pada kegiatan jambanisasi dikelola langsung olehnya, menurutnya ia telah memfungsikan semua aparaturnya.
“Saya serahkan semua lah pada mereka pengelolaannya, siapa yang bilang saya yang ngelolanya, mereka ga tau kalau entah itu nombok entah ga nya, sedangkan saya selalu nombok, mereka juga ga bakal percaya kalau saya katakan nombok” kilahnya meradang.
Dengan realisasinya bantuan jambanisasi kepada masyarakat diharapkan masyarakat akan teredukasi untuk menjaga lingkungan agar sehat dan tidak lagi buang air besar sembarangan. (Hanapi)
