Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Redaksi halaman

gambar pantai

www newsskri.com. Pedoman Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Persbersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman

Iklan

Tag Terpopuler

Ketua Bappeda Kota Tangerang Optimis Pembangunan Hasil RPJMD Bisa Berjalan

Kamis, 22 Januari 2026 | Januari 22, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-01-23T03:02:50Z

KOTA TANGERANG,newsskri.com

Usai acara Konsultasi Publik RKPD Kota Tangerang, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Hj. Yeti Rohaeti, A.P., M.Si., menjawab kekhawatiran yang diberikan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Rusdi Alam tentang PAD ( Pendapatan asli Daerah ).

Menurut Rusdi, PAD Kota Tangerang masih memiliki resiko karena mengingat adanya inflasi yang akan berjalan di tahun 2026, Rabu ( 21/01) dalam Konsultasi Publik RKPD tahun 2027. 

Kenaikan PAD yang direncanakan hanya 1 Milyar rupiah di tahun 2027, dikhawatirkan tak mampu memenuhi target pencapaian yang direncanakan.

Atas kekhawatiran ini, Hj. Yeti Rohaeti menjelaskan bahwa semua itu sudah diperhitungkan dan dikondisikan anggarannya.

"Adanya pengurangan anggaran ke daerah sebesar Rp 400 Milyar dari Pemerintah Pusat memang memiliki dampak bagi kita," katanya.

Namun begitu, Pemkot Tangerang juga berhasil mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp 141 Milyar dari sektor lain guna menutupinya.

"Anggaran APBD yang kita miliki itu sebanyak Rp 5,4 Trilyun ya, dan sudah kita fokuskan dalam usaha pencapaian program prioritas yang ada di dalam RPJMD," terangnya.

"Meski terjadi kekurangan, tapi program - program prioritas itu sudah tercukupi," tukasnya.

Sedangkan mengenai usulan untuk mendapatkan PAD tambahan lewat jalur pembayaran distribusi sampah, yang dibarengi dengan pembayaran PDAM, dia menyatakan bahwa itu semua tergantung regulasi yang ada.

"Itu semua harus dibuat aturannya dulu, seperti lewat Perda atau Perwal. Pemkot harus bertemu dulu dengan pihak dewan, jika memang sudah diputuskan baru bisa kita laksanakan," terangnya.

Mengenai usulan penyediaan lapangan kerja bagi kaum disabilitas, dia menerangkan bahwa kondisi ini sudah di atur oleh Disnaker.

Disnaker sudah berusaha membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, begitu pun dengan lingkungan yang ramah dan infrastruktur penunjangnya. 

"Jadi bisa dilaksanakan di tahun ini, tak perlu nunggu tahun 2027" tambahnya.

Sementara untuk forum anak dan remaja yang meminta ruang untuk kegiatan mereka, Hj. Yeti Rohaeti mengamininya langsung setelah berkordinasi dengan dinas yang bersangkutan.

"Itu pihak Dindik nya sudah mengangukan kepala ya. Jadi sebentar lagi adik-adik bisa punya ruangan lagi untuk bertemu dan berdiskusi," ucap dia pada saat acara usulan dilaksanakan. ( kasmin ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update