Minahasa, newsskri. com.
Petani menuntut pihak Politeknik Pariwisata (Poltekpar) agar jangan dulu membicarakan pembangunan Poltekpar tahap ke 1 ,2 dan 3 , sebelum menyelesaikan permasalahan ganti untung yang ada di tahap satu yang sudah digusur pada 7 November 2022 lalu. Diketahui, lokasi yang telah digusur awal sekarang sementara dibangun kampus Poltekpar.
Permintaan itu disampaikan warga saat digelar Sosialisasi Pembangunan Politeknik Pariwisata tahap dua di Kantor Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (21/7/2023).
Dugaan keras Rf warga klasey 2 yang dijumpai jurnalistik newsskri.com mengasih keteteran " bayak warga yang belum mendapatkan ganti rugi lahan nya yang di pakai untuk bangunan politeknik pariwisata tersebut masyarakat juga mempunyai surat kepemilikan yang di ketahui oleh hukum tua " ulas RF .
Tambahkan RF " Dan ada sebagian masyarakat yang udah di ganti Tamanan saja sedangkan Warga udah menanami lahan lebih dari tiga puluh tahun
Seharusnya pemerintah harus memperhatikan jangan disia-siakan diabaikan begitu saja dimana tanggung jawab pemerintah provinsi dan kementerian terhadap warga yang di rugikan itu " kata RF
Menurut keterangan Andreas sebagai penanggung jawab proyek "terkait politeknik pariwisata lahan masyarakat telah diganti sesuai yang diterapkan tim apresial terhadap warga yang menguasai lahan proyek poltekpar dari tahap pertama sampai tahap ketiga.
Terkait ijin IMB dan Perijinan lainnya tidak di konfirmasi dikarnakan tidak ada plang papan di kawasan proyek Politeknik itu dan wartawan wartawan konfirmasi ke kepala Penangung jawab Andreas tidak bisa mengasih keterangan diwaktu ketemu dekat proyek tersebut, setelah itu di telp whatsapp juga tidak bisa ngasih keterangan terkait IMB tersebut dan ijin- ijin proyek tersebut.
Produk tahap ketiga sudah selesai dan sudah diserahkan ke pemerintah yang terkait tinggal pembenahan rawat dan jalan utama"kata Andreas didekat lokasi proyek.
Proyek poltekpar ( politeknik pariwisata) desa kalasey dua kecamatan mandolang kabupaten Minahasa Telah di serahkan ke Pemerintah oleh PT kembar jaya Abadi lebih satu bulan yang lalu Merasa masyarakat lahan nya yang belum di bayar meminta pertanggung jawaban ke pemerintah setempat dan kementerian pariwisata untuk Berita selanjutnya akan di konfirmasi ke menterian pariwisata jakarta.(sya masloman).
