 |
| Warga Sukamukti Saat Pose Bersama pada Minggu (4/11) di Sukamukti |
Ogan Komeriang Ilir, Newsskri.com - Warga Sukamukti Meminta Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Bertindak Tegas Terhadap Perusahaan Yang Menyerobot Tanah Miliknya, dan Menindak Oknum-oknum Pejabat Yang Bermain
Permasalahan sengket tanah antara warga dengn PT TMM dan GTA di Desa Sukamukti Kabupaten Ogan Komering Ilir, menurut warga, pada minggu (4/11) bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak mereka agar dikembalikan oleh perusahaan
"Kami telah melapor kemana-mana sampai ke tingkat kementrian tapi tidak ada hasilnya, dulu pada tahun 1991 dan 1992 kami pernah bermusyawarah di kantor bupati, diwaktu itu kami dimenangkan dan bupatipun mengakuinya bahwa lahan tersebut hak milik warga, saat itu di tanyakan izin HGUnya pihak perusahaan tidak berani menunjukannya", kata hasan.
"Lahan tersebut mulai digarap sejak tahun 1991 waktu itu belum memiliki izinnya, jadi perusahaan tersebut menggarap duluan sebelum ada izinnya atau izinnya menyusul, diduga ada permainan dalam pengurusan izin HGU tersebut antara perusahaan dengan kelurahan, diwaktu kami setelah rapat sidang di kantor bupati tidak lama langsung kadesnya di berhentikan karena diduga memberikan izin dengan tidak sesuai prosedurnya", tambah hasan.
Kades dipecat karena diduga menyalah gunakan kewenangannya memberikan izin HGU tidak sesuai prosedur tetapi, pihak perusahaan sampai saat ini masih menguasainya lahan tersebut, harusnya aparatur daerah bertindak tegas disini untuk membatalkan HGU dan memberikan sanksi.
Menurutnya bahwa mereka disetiap lapor ke aparatur daerah baik polda maupun bupati, tanggapannya hanya memberikan angin-angin segar saja, tapi tindakannya tidak ada.
Selain itu bahwa tidak lama ini ada pengukuran tanah yang mengaku dari konsultan BPN, tetapi yang warga herankan mereka tidak koordinasi terlebih dauhulu ke desa setempat, yang warga pertanyakan pengukuran ini untuk apa, disini belum ada kejelasannya. Warga berharap kejelasannya dari pihak PBN terkait dengan pengukuran lahan tersebut dan pemerintah pusat serta daerah harap perhatiannya agar permaslhan ini cepar terselesaikan. (red)
